JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja Tim Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Balai Kota, Selasa (23/9/2025).
Pertemuan itu membahas sinkronisasi pelayanan pemasyarakatan menyusul penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Herdaus, menyebutkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
Salah satunya adalah penerapan pidana alternatif yang menekankan prinsip keadilan restoratif, seperti kerja sosial, pengawasan, maupun diversi bagi anak.
“Pelaksanaan pidana nonpemenjaraan tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi antara pemerintah daerah, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan masyarakat sipil sangat penting agar sistem pemasyarakatan lebih adaptif,” ujar Herdaus.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyatakan kesiapan Pemkot untuk berperan dalam pelaksanaan pidana alternatif. Menurut dia, kerja sosial dapat disinergikan dengan program kebersihan kota, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
“Kerja sosial bukan hanya pembinaan yang lebih manusiawi bagi warga binaan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pemkot siap membuka ruang kolaborasi demi terwujudnya keadilan restoratif,” kata Wawan. (ihd)
