JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Kenaikan harga plastik yang melonjak tajam sepanjang 2026 tak sekadar menjadi beban bagi pelaku industri. Fenomena ini memantulkan persoalan yang lebih dalam: rapuhnya struktur ekonomi nasional di tengah tekanan global yang kian kompleks.
Pakar Ekonomi Energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie, menilai lonjakan harga plastik hingga 100 persen merupakan bagian dari gejala cost-push inflation, yakni inflasi yang dipicu kenaikan biaya produksi, terutama pada sektor berbasis energi.
“Plastik sebagai produk turunan petrokimia sangat bergantung pada sektor energi. Ketika harga minyak dunia meningkat, biaya produksinya ikut terdorong naik. Dampaknya merambat luas, tidak hanya ke industri manufaktur, tetapi juga sektor lain yang saling terkait,” ujar Dessy di kampus UMY, Rabu (15/4/2026).
Dalam pandangannya, dinamika global menjadi pemicu utama gejolak tersebut. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mengganggu stabilitas distribusi energi dunia. Jalur strategis seperti Selat Hormuz mengalami tekanan, sehingga pasokan bahan baku terganggu dan ongkos distribusi melonjak.
Kondisi ini memperlihatkan betapa erat keterkaitan antara harga energi global dan sektor industri domestik. Ketika rantai pasok internasional terganggu, efeknya segera terasa hingga ke dalam negeri, termasuk pada harga plastik yang menjadi komponen penting berbagai produk.
Namun, persoalan tidak berhenti pada faktor eksternal. Dessy menyoroti ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik, yang saat ini mencapai sekitar 50–60 persen dari total kebutuhan. Struktur ini membuat perekonomian domestik rentan terhadap gejolak harga global.
“Ketergantungan impor membuat kita tidak memiliki ruang cukup untuk meredam dampak. Ketika harga global naik hingga 30 sampai 100 persen, dampaknya langsung terasa, bahkan berpotensi menekan daya beli masyarakat,” kata dia.
Kenaikan harga plastik, dalam konteks ini, tidak lagi dapat dipandang sebagai isu sektoral semata. Ia telah menjelma menjadi indikator tekanan yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Dessy mengingatkan, kondisi ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi industri dalam negeri, khususnya pada sektor hulu petrokimia. Tanpa penguatan kapasitas produksi domestik, ketergantungan impor akan terus menjadi titik lemah di tengah ketidakpastian global.
Transformasi struktural, menurut dia, menjadi kunci. Tidak hanya untuk menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi gejolak eksternal di masa mendatang. (ihd)
