JOGJAOKE.COM, Jakarta – Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Afrijal Dahrin DJ menegaskan, Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan bagian penting dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mendasar mengenai pelayanan pemerintahan, dinamika sosial kemasyarakatan, hingga pembangunan nasional dan daerah.
Menurut Afrijal, Latsar tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas teknis, tetapi juga diarahkan untuk mendorong peserta melahirkan inovasi dan gagasan yang aplikatif dalam mendukung pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing.
“Kalau kita kerucutkan kembali, ini memang kita harapkan lebih ke aspek di mana mereka mengembangkan inovasi, ide gagasan yang tentu implementatif juga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan mereka saat ini,” katanya kepada awak media usai Upacara Api Semangat Bela Negara (ASBN) Pelatihan Dasar CPNS Kemendagri Gelombang I Tahun 2026 di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/5/2026) malam.
Ia menjelaskan, Upacara ASBN mengandung makna simbolis sebagai representasi semangat dan cahaya pengabdian bagi ASN. Nilai tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa ASN memiliki peran sebagai penunjuk arah sekaligus penerang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain itu, api juga dimaknai sebagai simbol semangat yang harus terus menyala dalam diri ASN agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan pelayan masyarakat yang berintegritas.
“Maka semangat nasionalisme, integritas, itu adalah nilai dasar yang memang harus ditanamkan kepada para peserta Latsar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Afrijal menuturkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan tiga kompetensi utama yang wajib dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan pemerintahan. Karena itu, pelaksanaan Latsar CPNS dirancang tidak hanya untuk memperkuat kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga menanamkan kompetensi pemerintahan sebagai landasan utama pengabdian ASN.
Ia menjelaskan, kompetensi pemerintahan mencakup pemahaman mengenai integritas, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pelayanan publik, hingga etika pemerintahan.
“Nah dalam penjelasannya itu dijelaskan di Undang-Undang [Nomor] 23, kompetensi pemerintah itu terkait apa? Salah satunya terkait integritas, terkait hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terkait masalah pelayanan masyarakat, dan juga tidak kalah penting dalam terkait masalah etika pemerintah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Kemendagri Budi Santosa menyampaikan, Kemendagri sebagai kementerian strategis membutuhkan dukungan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. ASN juga dituntut mampu memahami berbagai persoalan, baik dalam lingkup mikro maupun makro.
Menurutnya, melalui Latsar, peserta diharapkan memahami bahwa profesi ASN bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita nasional.
“ASN harus tanggap ing sasmito. Dia harus peka terhadap lingkungan strategis di mana dia berada, di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan negara,” tandasnya.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
