JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menorehkan capaian di panggung akademik internasional. Dalam pemeringkatan ScholarGPS yang menilai kinerja riset lima tahun terakhir, UMY menempati peringkat ke-13 dunia pada bidang Political Science. Pencapaian ini sekaligus menempatkan UMY sebagai institusi terbaik di Indonesia dan Asia, melampaui sejumlah perguruan tinggi ternama di kawasan, termasuk National University of Singapore (NUS).
Bagi UMY, capaian tersebut bukanlah hasil kerja sesaat. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY, Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai pengakuan global itu sebagai buah dari konsistensi panjang membangun tradisi akademik dan riset yang kokoh.
“Prestasi ini lahir dari kerja kolektif yang dirawat hampir satu dekade terakhir. Para pimpinan fakultas, guru besar, dan dosen berkomitmen menumbuhkan ekosistem riset yang serius dan berorientasi internasional,” ujar Ridho di Kampus Terpadu UMY, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, pemeringkatan ScholarGPS sangat ditentukan oleh produktivitas dan dampak publikasi ilmiah. Dalam konteks ini, dosen-dosen Fisipol UMY aktif menulis dan mempublikasikan karya di jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus, Sinta, serta berbagai basis data global. Fisipol UMY juga tercatat sebagai fakultas dengan jumlah guru besar terbanyak di lingkungan UMY, yang memperkuat kapasitas riset sekaligus reputasi akademik.
Namun, Ridho menekankan bahwa keunggulan ilmu politik UMY tidak semata bertumpu pada kuantitas publikasi. Ada pendekatan nilai yang menjadi pembeda, yakni pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Profetik. Pendekatan ini memandang ilmu pengetahuan bukan hanya sebagai bangunan teori, melainkan sebagai sarana untuk menjawab persoalan publik dan ketidakadilan sosial.
“Di UMY, ilmu sosial dan politik tidak dikembangkan secara sekuler dan terlepas dari nilai. Kami menempatkannya dalam kerangka profetik yang berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, ilmu politik diposisikan sebagai bagian dari tugas kenabian—amar ma’ruf nahi munkar—yang mendorong kebaikan sekaligus mengoreksi ketimpangan dalam kehidupan sosial dan politik. Analisis kekuasaan tidak berhenti pada pemetaan aktor dan institusi, tetapi diarahkan untuk menawarkan jalan keluar atas problem demokrasi, tata kelola, dan krisis kepercayaan publik.
“Ilmu politik harus solutif. Ia mesti hadir menjawab persoalan nyata masyarakat, bukan berhenti sebagai wacana teoritis di ruang kelas,” ujar Ridho.
Ke depan, Fisipol UMY menargetkan capaian ini sebagai pijakan untuk melompat lebih jauh. Selain mempertahankan posisi teratas di Indonesia dan Asia, UMY membidik masuk jajaran 10 besar dunia bidang Political Science. Lebih dari itu, Ridho berharap ilmu politik dapat berperan aktif merespons tantangan demokrasi Indonesia, terutama rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik.
“Generasi muda perlu diyakinkan bahwa politik tidak identik dengan kekotoran. Kekuasaan justru harus ditaklukkan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya menutup pembicaraan. (ihd)
