JOGJAOKE.COM, Jakarta — Penguatan sektor riil menjadi fondasi utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen pada 2026. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khoeron, yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika ditopang oleh aktivitas produksi, distribusi, dan usaha riil yang kuat hingga ke tingkat akar rumput.
“UMKM dan sektor produktif nasional harus didorong secara optimal melalui dukungan permodalan, teknologi, dan akses pasar. Di situlah mesin ekonomi Indonesia bekerja secara nyata,” ujar Herman Khaeron dalam Proklamasi Democracy Forum (PDF) di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (18/12/2025).
Menurut Herman, tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan stabilitas makro, tetapi juga memastikan sektor riil terus bergerak dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan UMKM, industri pengolahan, dan sektor produktif daerah dinilai menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan pada 2026.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, bahkan hingga 5,6 persen sebagaimana diproyeksikan Bappenas dan Kementerian Keuangan, dapat dicapai jika kebijakan ekonomi benar-benar diarahkan untuk menggerakkan sektor riil dan re-industrialisasi sektor-sektor strategis.
“Target optimistis itu realistis bila mesin ekonomi nasional bekerja optimal, terutama melalui penguatan sektor riil dan re-industrialisasi,” kata Umam.
Umam menekankan bahwa program-program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus benar-benar dimaksimalkan sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan tata kelola yang kuat dan integrasi digital, program tersebut dinilai memiliki multiplier effect besar untuk mendorong UMKM pangan, pertanian, dan logistik lokal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
Selain itu, BRAINS Demokrat mendorong reformasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi menjadi instrumen berbasis kinerja. Daerah yang mampu menunjukkan efisiensi, inovasi, dan dampak ekonomi nyata dinilai layak mendapatkan insentif fiskal yang lebih besar.
“Inovasi kebijakan daerah dan dampak ekonomi riil harus menjadi ukuran utama dalam distribusi fiskal ke depan,” tegas Umam.
Dari sisi pembangunan, Umam juga menekankan pentingnya infrastruktur yang lebih cerdas dan tangguh, terutama dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang resilien dinilai mampu melindungi aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan investor.
Tak kalah penting, ia menyoroti urgensi penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap praktik dark economy, seperti judi online, pinjaman ilegal, penipuan digital, hingga penyelundupan dan impor ilegal. Menurutnya, praktik-praktik tersebut menggerus fondasi ekonomi formal dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha.
“Tanpa kepastian hukum, kebijakan ekonomi sebaik apa pun akan kehilangan kredibilitas. Pemberantasan ekonomi gelap adalah prasyarat iklim investasi yang sehat,” ujarnya.
Terakhir, Umam menilai reformasi BUMN melalui Danantara perlu dipercepat secara profesional dan strategis agar BUMN benar-benar menjadi mesin akselerasi pembangunan dan daya saing nasional.
Ia optimistis, jika seluruh agenda tersebut dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya dapat mencapai target 5,4 persen, tetapi juga menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan. “Pertumbuhan yang kuat hanya bisa lahir ketika sektor riil bergerak, dari desa hingga kota, dari kebijakan hingga implementasi,” pungkasnya. (*)
