JOGJAOKE.COM, Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Mendagri menegaskan bahwa isu biaya hidup saat ini menjadi perhatian utama masyarakat. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” tegasnya saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).
Ia menilai inflasi kini bukan lagi sekadar isu makro, melainkan persoalan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat dengan cepat memicu tekanan sosial. Ia bahkan mengingatkan potensi dampak ekstrem jika inflasi tidak dikendalikan.
“Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya.
Mendagri juga menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Menurutnya, perkembangan tersebut turut memengaruhi harga energi global, yang berdampak pada berbagai sektor.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, dan harga barang. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” katanya.
Mendagri meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real-time. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yaitu menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.
Sebagai contoh, ia menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Lebih lanjut, Mendagri menilai daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19, ia menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan lokal menjadi langkah strategis. Berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat.(LSI)
Sumber : Puspen Kemendagri
