Prabowo Tegaskan Supremasi Sipil, Setuju Reformasi Polri dan Investigasi Kerusuhan

Jumat, 12 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa untuk berdialog dengan mereka di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Tim Media Presiden Prabowo Subianto)

Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa untuk berdialog dengan mereka di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Tim Media Presiden Prabowo Subianto)

JOGJAOKE.COM, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil saat menanggapi pertanyaan mengenai isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Isu mengenai darurat militer menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan yang berlangsung tiga jam antara Presiden dan sejumlah tokoh GNB. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB dan mantan Menteri Agama, Presiden berulang kali menegaskan tekadnya untuk menegakkan supremasi sipil.

“Presiden berkali-kali menyatakan komitmennya. Kita lihat saja ke depan bagaimana realisasinya,” ujar Lukman seusai pertemuan.

Dalam pembahasan mengenai supremasi sipil, GNB menekankan pentingnya menempatkan TNI sebagai tentara profesional. Menurut GNB, prajurit TNI sebaiknya tidak dibebani tugas-tugas di luar fungsi pokok agar fokus memperkuat pertahanan negara.

Selain soal TNI, GNB juga meminta Presiden segera membentuk dua komisi, yaitu komisi reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, yang mereka sebut sebagai ‘Prahara Agustus’.

Lukman menegaskan, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan kedua komisi tersebut. Dukungan ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas institusi keamanan dan penegakan supremasi sipil.

Tokoh-tokoh GNB yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, M Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Jacky Manuputty, Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo. (ihd)

Berita Terkait

Tiga Dosen UGM Diadili Perkara Korupsi Pembelian Fiktif Biji Kakao Rp6,7 Miliar
UMY Dorong Transportasi Rendah Emisi untuk Wujudkan Kota Hijau Yogyakarta
KPK Periksa Biro Haji di Yogyakarta, Korupsi Kuota Rugikan Negara Rp1 Triliun
KPK Periksa Lima Saksi di Yogyakarta Terkait Korupsi Kuota Haji
Kabar Baik untuk Masyarakat Bandar Lampung, Bumi Adil Law Firm Beri Pendampingan Hukum Gratis
Forkomsanda DIY Perkuat Sinergi Keamanan Siber Daerah dalam Tanggung Jawab Kolektif
Sultan Yogya Pilih Tanpa Patwal: Saya Bisa Nyopiri Sendiri Kok
DPRD DIY Dorong Normalisasi Bendung Widoro untuk Pulihkan Irigasi Warga Candibinangun

Berita Terkait

Kamis, 23 Oktober 2025 - 17:56 WIB

Tiga Dosen UGM Diadili Perkara Korupsi Pembelian Fiktif Biji Kakao Rp6,7 Miliar

Rabu, 22 Oktober 2025 - 16:10 WIB

UMY Dorong Transportasi Rendah Emisi untuk Wujudkan Kota Hijau Yogyakarta

Rabu, 22 Oktober 2025 - 09:25 WIB

KPK Periksa Biro Haji di Yogyakarta, Korupsi Kuota Rugikan Negara Rp1 Triliun

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:29 WIB

KPK Periksa Lima Saksi di Yogyakarta Terkait Korupsi Kuota Haji

Jumat, 17 Oktober 2025 - 23:04 WIB

Kabar Baik untuk Masyarakat Bandar Lampung, Bumi Adil Law Firm Beri Pendampingan Hukum Gratis

Berita Terbaru