JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus memperoleh pelayanan kesehatan yang setara tanpa membedakan sumber pembiayaan. Fasilitas kesehatan juga diminta memastikan tidak ada diskriminasi terhadap peserta JKN dalam memperoleh layanan.
Penegasan itu disampaikan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal, saat menyerap aspirasi masyarakat di Yogyakarta, Sabtu (5/9/2026). Aspirasi masyarakat tersebut akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan Program JKN.
”Pelayanannya harus baik dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi peserta JKN diperlakukan dengan tidak baik,” ujar Lula dalam audiensi tersebut.
Menurut Lula, JKN merupakan bentuk gotong royong terbesar di Indonesia yang melibatkan lebih dari 290 juta penduduk. Besarnya cakupan program itu membuat kualitas dan kesetaraan pelayanan menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
Ia mencontohkan, peserta JKN tidak semestinya mendapatkan fasilitas yang lebih buruk dibandingkan pasien dengan skema pembiayaan lain. Perbedaan kualitas ruang perawatan berdasarkan sumber pembiayaan, menurut Lula, tidak boleh terjadi.
”Pasien dari pembiayaan lain diberikan ruangan yang baik, terang, ber-AC, sedangkan JKN kurang baik, itu tidak boleh,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Lula berdialog dengan empat kelompok masyarakat, yakni komunitas peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), pelaku usaha di kawasan Malioboro, pengajar bahasa Inggris, dan perwakilan badan usaha.
Dari pertemuan itu, sejumlah persoalan terkait pelayanan JKN mengemuka. Persoalan tersebut antara lain menyangkut penjaminan dan rujukan, pembatasan hari rawat inap, layanan kesehatan mental, serta kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dan pekerja.
Lula mengatakan, penyerapan aspirasi secara langsung diperlukan untuk mengetahui persoalan yang dialami peserta ketika mengakses layanan kesehatan. Keluhan masyarakat selanjutnya akan menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan dan pelayanan JKN.
”Melalui serap aspirasi saya ingin mendengar apa yang masih kurang di lapangan, apa lagi yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan. Apa yang dirasa pelayanan JKN kurang, nanti kami bawa menjadi oleh-oleh ke pusat,” ujarnya.
Di sisi lain, Lula mendorong peserta memanfaatkan layanan digital untuk mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Salah satunya melalui aplikasi Mobile JKN yang memiliki fitur antrean daring.
Dengan fitur tersebut, peserta dapat menyesuaikan kedatangan dengan perkiraan waktu pelayanan sehingga tidak perlu mengantre sejak pagi. Peserta juga dapat memanfaatkan petugas BPJS Satu! yang tersedia di rumah sakit apabila membutuhkan bantuan.
Lula juga mengingatkan peserta untuk membayar iuran secara rutin setiap bulan. Menurut dia, kepatuhan membayar iuran merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan sistem JKN yang berlandaskan gotong royong.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Subkhan menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan masyarakat penting untuk memperoleh masukan langsung sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan Program JKN.
”Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki dan memperkuat pelayanan JKN ke depan,” ujar Subkha (ihd)
