JOGJAOKE.COM, Jogja – Ketua DPC PPP Kota Yogyakarta, Hasan Widagdo, menyoroti keras kisruh Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memicu dualisme kepengurusan.
“Melihat proses Muktamar kemarin, sejak hari pertama, itu kan sudah cukup memprihatinkan, sudah cukup memalukan,” tegasnya, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, “Sebagai partai warisan ulama, kok modelnya seperti itu,” sambil menekankan pentingnya mematuhi aturan dan konstitusi partai.
Hasan menilai perbedaan pendapat dalam politik wajar terjadi, namun prosedur yang dilanggar tidak bisa dibiarkan.
“Dinamika itu biasa. Artinya, ya perbedaan, ada dukung-mendukung, kubu-kubuan, itu enggak apa-apa. Cuma, ya aturan atau konstitusi internal partai kan seharusnya dipegang. Kemudian, fatwa-fatwa politik itu juga harus ditaati,” ujarnya penuh penekanan.
Dengan kalimat itu, ia menegaskan perlunya transisi kepemimpinan yang taat asas.
Menanggapi kebuntuan di tingkat pusat, DPC PPP Kota Yogyakarta memilih langkah taktis.
“Kami, khususnya dari DPC PPP Kota Yogyakarta tentunya akan mengikuti mana yang akan keluar SK Kemenkum-nya. Itu konsekuensi organisasi, dalam rangka proses-proses legal formal, misalnya Pemilu dan lain-lain,” papar Hasan.
Ia menegaskan keputusan pemerintah melalui Kemenkumham menjadi kunci keabsahan kepengurusan partai.
Meski menunggu SK Kemenkumham, kekhawatiran dampak ke akar rumput terus mengemuka.
“Jelas, potensi PPP akan kembali terbelah itu ada. Jadi, setidak-tidaknya ada pengamanan di masing-masing wilayah. Maksudnya, pengamanan dengan konstituen, kesolidan, itu yang harus diperkuat,” ungkap Hasan.
Ia menutup dengan refleksi mendalam, “Itu bukan perkara mudah. Itu menjadi PR kami yang sementara ini masih diberikan amanat untuk menjadi pengurus,” sembari menegaskan kesiapan DPC menghadapi gejolak pasca-Muktamar.(waw)
