JOGJAOKE.COM, JAKARTA – Pembatalan lokasi penyelenggaraan oleh pihak Universitas Indonesia pada menit-menit terakhir tak menghentikan jalannya Konferensi Republik.
Forum konsolidasi masyarakat sipil itu tetap digelar secara daring dengan diikuti lebih dari 200 peserta dari ratusan organisasi, sementara sekitar 150 peserta hadir langsung di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Setelah hampir lima jam berdiskusi, forum menyepakati tiga mandat utama sebagai pijakan langkah selanjutnya.
Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, menyampaikan rasa syukur atas besarnya antusiasme peserta meski acara sempat menghadapi dinamika.
“Kalau berkaca pada Konferensi Republik sebelumnya di Yogyakarta, forum ini tidak kalah luar biasa,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Ia menegaskan forum tetap tumbuh dari bawah, bersifat kolektif, dan mengedepankan partisipasi masyarakat.
“Momentum ini menunjukkan ruang publik untuk membicarakan persoalan bangsa masih sangat dibutuhkan,” katanya.
Sudirman menilai kegelisahan masyarakat yang dirasakan lintas daerah dan lintas generasi menjadi alasan kuat berkumpulnya peserta.
Menurutnya, forum tersebut menjadi pengingat bahwa republik harus tetap menjadi milik seluruh warga negara.
“Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini bukan milik perseorangan,” tegas Rektor Universitas Harkat Negeri tersebut.
Wakil Ketua Umum Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan pembatalan lokasi justru tidak mematahkan semangat peserta.
“Hari ini republik tanpa warga begitu terasa,” ujarnya. Ia menegaskan diskusi sengaja dibuka di ruang publik agar berbagai gagasan dapat disusun bersama menjadi aksi nyata.
“Bukan cuma antusiasme, tetapi betapa kita mencintai Indonesia,” katanya.
Menurutnya, forum juga menjadi ruang merawat perbedaan sembari memperkuat kesamaan tujuan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan dua hasil utama forum, yakni pembentukan platform bersama dan desain organisasi berbasis jejaring.
“Platform ini menjadi cara menyatukan banyak pihak yang berbeda,” ujarnya.
Ia menambahkan jaringan tersebut akan menghubungkan mahasiswa, profesional, anak muda, hingga berbagai elemen masyarakat sipil.
“Anda tidak sendirian,” kata Yanuar.
Yanuar juga menekankan bahwa kepemimpinan yang dibangun bukan berpusat pada individu, melainkan pada nilai dan kerja kolektif.
“Ini bukan tentang siapa, tetapi tentang bagaimana,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan model kepemimpinan yang institusional, gotong royong, dan mampu mengembalikan warga negara sebagai subjek pembangunan.
“Tujuannya mengembalikan warga negara menjadi subjek, bukan objek,” tegasnya.
Forum turut menampung usulan 20 nama formatur untuk menyusun kepengurusan awal.
Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia unsur mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, berharap Konferensi Republik mampu melahirkan lebih banyak ruang intelektual bagi masyarakat.
“Kita punya tujuan yang sama, dan kita butuh wacana perubahan yang lebih konkret lagi,” ujarnya.
Sudirman Said menambahkan kepengurusan yang akan dibentuk bersifat terbuka dan akan terus berkembang seiring rencana penyelenggaraan Konferensi Republik di berbagai kota sebagai wadah memperkuat partisipasi warga dalam menentukan arah republik.(ADY)
