JOGJAOKE.COM, Yogyakarta ni — Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengajak masyarakat menumbuhkan cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan dalam momentum peringatan 80 tahun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Peran strategis Yogyakarta pada masa revolusi kemerdekaan, menurut dia, perlu terus diingat dan diwariskan lintas generasi.
Eko menegaskan, Yogyakarta memegang peran penting dalam perjalanan awal Republik Indonesia, terutama saat negara berada dalam situasi genting pascaproklamasi 17 Agustus 1945. Pendudukan pasukan NICA Belanda di Jakarta mendorong Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengambil langkah strategis dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.
“Momentum Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia—ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memimpin revolusi dari Yogyakarta—penting untuk terus direfleksikan. Yogyakarta memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan RI,” ujar Eko dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).
Berdasarkan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia sejak 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara rahasia karena situasi keamanan di Jakarta yang belum kondusif.
Rombongan Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri kabinet sempat menempati kompleks Pakualaman selama sekitar tujuh pekan, sembari menunggu perbaikan Gedung Agung yang mengalami kerusakan pascapendudukan Jepang. Pengumuman resmi perpindahan pusat pemerintahan disampaikan oleh Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta pada malam hari setelah rombongan tiba.
Sejumlah kementerian turut berkedudukan di Yogyakarta, termasuk sebagian Kementerian Penerangan, yakni bagian Politik Dalam Negeri serta bagian Pers dan Publikasi. Dalam pidatonya, Ali Sastroamidjojo menyampaikan bahwa pemindahan dilakukan karena kondisi Jakarta tidak aman sekaligus untuk penyempurnaan organisasi pemerintahan dalam negeri.
Eko menilai peringatan 80 tahun Yogyakarta sebagai Ibu Kota Revolusi harus menjadi momentum untuk terus menyuarakan peran strategis kota ini dalam sejarah kebangsaan. “Ada makna penting bagi lintas generasi tentang Yogyakarta sebagai kota Republik. Peran sejarah kebangsaan itu perlu terus disuarakan dari Yogyakarta,” katanya.
Ia juga mengingatkan peran besar Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam XIII yang memberikan dukungan penuh terhadap pemindahan pusat pemerintahan serta memfasilitasi jalannya pemerintahan Republik Indonesia pada masa revolusi.
Menurut Eko, keteladanan para pendiri bangsa perlu diwujudkan dengan menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan, dan mengedepankan keadilan sosial. “Menumbuhkan cinta tanah air, persatuan, dan menjaga kedaulatan bangsa dapat dilakukan di segala lini kehidupan kebangsaan,” ujarnya. (ihd)
