JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai dunia jurnalistik tengah menghadapi tantangan yang kian kompleks, terutama pada era pasca-kebenaran (post-truth), ketika arus informasi bergerak lebih cepat daripada proses verifikasi.
Menurut Sultan, pada situasi tersebut opini kerap mengalahkan fakta, sementara algoritma media digital sering kali lebih berpengaruh dibandingkan nurani. Kondisi itu menuntut wartawan tidak hanya sigap dalam kecepatan, tetapi juga teguh pada verifikasi, etika, dan keberpihakan kepada kebenaran.
“Kecepatan tanpa ketelitian berisiko menyesatkan, sedangkan kebebasan tanpa tanggung jawab berpotensi melukai kepercayaan publik,” ujar Sultan dalam sambutan pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY periode 2025–2030 di Yogyakarta, Kamis.
Ia menegaskan, dalam konteks tersebut, peran organisasi profesi seperti PWI menjadi krusial untuk menjaga standar jurnalistik, merawat etika, serta membentengi martabat profesi pers agar tetap menjadi rujukan yang dipercaya masyarakat.
Berangkat dari pandangan itu, Pemerintah Daerah DIY memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan penguatan demokrasi. Relasi pers dan pemerintah, menurut Sultan, idealnya berdiri terpisah, tetapi saling menguatkan.
“Pers dan pemerintah ibarat dua pilar penyangga jembatan. Berdiri sendiri, namun bersama-sama memastikan masyarakat dapat melintas dengan aman,” ujarnya.
Sultan menambahkan, pemerintah berkewajiban membuka ruang informasi yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, pers memiliki tanggung jawab untuk menguji, mengoreksi, dan menyampaikan informasi secara berimbang.
“Kritik yang berlandaskan fakta adalah energi bagi perbaikan, sementara dialog yang sehat menjadi fondasi kepercayaan publik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian di tengah derasnya arus informasi real-time yang digerakkan oleh algoritma dan logika viralitas. Mutu sebuah kabar, kata Sultan, ditentukan oleh kejernihan sumber, ketepatan cara, serta kebersihan niat dalam menyampaikannya.
Dalam pandangannya, pers yang bermartabat tidak semata hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi juga lebih dalam dari sekadar judul utama.
“Pers harus cermat menimbang konteks, tuntas memaknai data, serta bijak menutup narasi, agar informasi benar-benar hadir sebagai pencerahan publik, bukan sekadar riuh perhatian sesaat,” ujarnya. (ihd)
