Usulan tersebut disampaikan Eko dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk Strategi Atasi Stunting yang digelar Kamis (15/1/2026). Menurut dia, peningkatan anggaran merupakan bagian dari komitmen PDI Perjuangan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak langsung kepada masyarakat.
“PDI Perjuangan berkomitmen penuh agar kebijakan pembangunan benar-benar dialokasikan untuk program pro rakyat, termasuk penurunan angka stunting. Peningkatan anggaran ini adalah hasil kerja keras bersama,” kata Eko dalam keterangan tertulis.
Eko menegaskan, keberpihakan terhadap program kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput diperkuat melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan serta Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan.
Menurut Eko, penguatan kelembagaan kelurahan menjadi kunci agar Dana Keistimewaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia mendorong agar kelurahan di Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Selama ini lurah dan jajarannya masih menjadi unsur staf kemantren sehingga memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Perubahan Perda Perangkat Daerah perlu segera dilakukan,” ujar alumnus Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada tersebut.
Sementara itu, Paniradya Kaistimewan DIY Kurniawan mengapresiasi kinerja lurah dan perangkat kelurahan dalam pelaksanaan program penanganan stunting yang didukung anggaran Rp100 juta pada tahun sebelumnya. Ia menilai tata kelola pelaksanaan dan pelaporan program berjalan dengan baik.
“Terima kasih atas dedikasi dan disiplin dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Hasilnya nyata, angka stunting di Kota Yogyakarta menurun,” kata Kurniawan.
Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menunjukkan, prevalensi stunting di wilayah tersebut mengalami penurunan signifikan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Yogyakarta Aan Iswanti menyebutkan, angka stunting turun dari 12 persen menjadi 8,6 persen.
Menurut Aan, capaian itu tidak terlepas dari kerja kolaboratif antara lurah, tim pendamping keluarga, serta tenaga kesehatan dalam melakukan pendampingan dan intervensi, terutama terhadap kasus stunting dan ibu hamil dengan anemia.
“Kami rutin melakukan pendampingan dan intervensi. Penurunan ini adalah hasil kerja bersama lintas sektor,” ujar Aan. (ihd)
