JOGJAOKE.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik. Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas koordinasi pembangunan infrastruktur nasional di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Menko AHY, paradigma pembangunan infrastruktur saat ini harus semakin diarahkan untuk menekan biaya hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan peluang ekonomi,” ujar Menko AHY.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk menjawab kebutuhan hari ini, melainkan juga mempersiapkan masa depan. Karena itu, setiap proyek harus dirancang dengan baik, dijalankan secara efektif, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Sebagai kementerian koordinator yang mengoordinasikan lima kementerian teknis dan berbagai lembaga terkait, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat untuk memastikan pembangunan nasional berjalan selaras dengan target dan prioritas pemerintah.
Menko AHY menuturkan pembangunan infrastruktur saat ini harus mampu mendukung berbagai agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dalam rapat bersama Banggar DPR RI tersebut, Menko AHY juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti perumahan, jaringan irigasi, akses air bersih, sanitasi, serta konektivitas yang mampu mempercepat mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan manfaat nyata, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menepis anggapan bahwa kementerian koordinator hanya bekerja melalui rapat-rapat di tingkat pusat.
“Kami tidak hanya bekerja dari balik meja. Justru banyak waktu kami habiskan di lapangan untuk memastikan proyek-proyek berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Menko AHY, penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil optimal.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” tutup Menko AHY.
Pada RDP dengan Banggar DPR RI ini, Menko AHY didampingi jajaran Deputi, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli.(lsi)
Sumber : KemenkoInfrastruktur
