JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA – Peletakan batu pertama atau groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela pada Kamis (16/7) menandai dimulainya pembangunan fisik salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Namun, percepatan proyek senilai sekitar USD20,9 miliar tersebut dinilai tidak dapat dikaitkan semata-mata dengan diplomasi Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah dan investor Jepang.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar Ekonomi Politik Internasional, Arie Kusuma Paksi, S.IP., M.A., Ph.D., menilai terdapat sejumlah faktor struktural yang telah disiapkan jauh sebelum pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan INPEX di Tokyo.
Dalam kunjungan resminya ke Jepang pada 31 Maret 2026, Prabowo bertemu dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang, termasuk Presiden dan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia menyambut investasi INPEX di Blok Masela dan mendorong percepatan realisasi proyek yang telah mengalami penundaan panjang.
Kurang dari empat bulan setelah pertemuan tersebut, pembangunan fisik Proyek LNG Abadi Masela dimulai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Meski demikian, Arie menilai rentang waktu yang singkat antara pertemuan di Tokyo dan pelaksanaan groundbreaking tidak serta-merta membuktikan bahwa diplomasi presiden menjadi satu-satunya faktor penentu.
“Jarak antara pertemuan di Tokyo dan pelaksanaan groundbreaking yang relatif singkat bukan murni hasil diplomasi presiden,” ujar Arie saat dihubungi, Senin (27/7).
Menurut Arie, restrukturisasi kepemilikan atau participating interest (PI), kemajuan persiapan teknis, serta pembentukan konsorsium baru menjadi faktor penting yang telah berlangsung sebelum pertemuan tersebut.
Restrukturisasi itu mencakup keluarnya Shell dari proyek serta masuknya PT Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas Masela sebagai mitra baru pada 2023. Saat ini, INPEX Masela bertindak sebagai operator dengan kepemilikan 65 persen, sedangkan Pertamina Hulu Energi Masela memiliki 20 persen dan Petronas Masela menguasai 15 persen. Tahap front-end engineering design (FEED) juga telah dimulai sejak Agustus 2025.
Arie menilai kesiapan struktur kemitraan, kemajuan perencanaan teknis, serta pembahasan pembiayaan proyek menjadi fondasi yang memungkinkan proses pembangunan bergerak lebih cepat. Dalam konteks tersebut, kunjungan Prabowo ke Tokyo lebih tepat dipandang sebagai akselerator politik yang memperkuat komitmen para pihak, bukan penyebab tunggal dimulainya proyek.
Ia juga menjelaskan bahwa ketegasan diplomatik perlu dibedakan dari tekanan politik yang berisiko merusak hubungan bilateral maupun kepastian investasi.
“Batas antara ketegasan diplomatik dan tekanan yang merusak hubungan bilateral biasanya diukur dari tiga hal. Pertama, apakah ancaman tersebut kredibel dan dapat dilaksanakan tanpa merusak kepentingan nasional sendiri. Kedua, apakah tersedia jalan keluar yang tetap menjaga martabat kedua pihak. Ketiga, apakah langkah tersebut konsisten dengan aturan hukum investasi yang berlaku, bukan sekadar keputusan ad hoc,” jelasnya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah dapat mencabut izin apabila tidak terdapat aktivitas atau kemajuan proyek dalam jangka waktu enam bulan. Menurut Arie, ketegasan tersebut dapat dinilai lebih dapat diterima apabila diterapkan sebagai bagian dari kebijakan institusional terhadap proyek yang tidak berjalan, bukan hanya sebagai tekanan personal kepada satu investor.
“Ancaman terhadap INPEX bukan sekadar gertakan personal, tetapi penerapan kebijakan yang sudah berlaku secara institusional. Hal inilah yang membedakannya dari tekanan sepihak yang berisiko dianggap sewenang-wenang oleh investor asing,” ungkapnya.
Meski demikian, Arie mengingatkan bahwa efektivitas tekanan tersebut cenderung bersifat jangka pendek. INPEX telah menanamkan investasi dan biaya persiapan dalam jumlah besar sehingga memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan proyek. Namun, penggunaan ancaman pencabutan izin secara berulang tanpa kerangka hukum yang jelas dapat memunculkan persepsi ketidakpastian regulasi di mata investor lain.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketegasan terhadap proyek yang tidak berjalan tetap disertai transparansi, kepastian hukum, dan penerapan aturan yang konsisten. Dengan demikian, percepatan proyek strategis tidak mengorbankan kepercayaan investor maupun hubungan ekonomi jangka panjang.
Arie juga mengingatkan bahwa keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) tidak tepat disebut telah rampung sebelum groundbreaking. Informasi resmi INPEX menunjukkan persiapan menuju FID masih berlangsung, meliputi perizinan, pembebasan lahan, pemasaran LNG, pembahasan pembiayaan, dan penyelesaian desain teknis.
Karena itu, keberlanjutan Proyek LNG Abadi Masela tetap ditentukan oleh kesiapan teknis, kepastian pembiayaan, konsistensi regulasi, koordinasi antarpemegang saham, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan.
Diplomasi presiden dapat memperkuat momentum dan memberikan sinyal politik yang tegas. Namun, menurut Arie, keberhasilan proyek dalam jangka panjang tetap bergantung pada tata kelola investasi yang kredibel dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. (lsi)
Sumber : humas umy
