JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sobar M. Johari, Ph.D., menilai angka pertumbuhan ekonomi perlu dibaca secara lebih kritis. Pertumbuhan yang tinggi secara kuantitatif belum tentu menunjukkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat ikut membaik.
“Kalau pertumbuhan ekonomi, itu menurut saya secara kuantitas bagus. Tapi belum tentu secara kualitas itu bagus,” ujar Sobar secara daring pada Rabu (26/8).
Rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB kuartal II 2026 mencapai Rp6.552,1 triliun dengan topangan utama dari sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga. Meskipun secara kumulatif semester I tumbuh stabil di angka 5,45 persen (c-to-c), tren melambat dari kuartal I yang sempat menembus 5,61 persen menjadi alarm penting. Hal ini semakin mempertegas perlunya mengevaluasi apakah geliat industri dan belanja publik benar-benar telah menyentuh akar rumput, atau sekadar menjaga angka statistik di tingkat makro.
Pertumbuhan Ekonomi Perlu Dirasakan Masyarakat
Menurut Sobar, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, maupun meningkatnya aktivitas ekonomi. Indikator tersebut perlu dilihat bersama dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menurutnya, setidaknya harus mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, pertumbuhan tidak berhenti sebagai capaian statistik, tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Bagi saya, pertumbuhan ekonomi yang bagus itu minimal punya impact terhadap penurunan angka ketimpangan kemiskinan,” jelasnya.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika masyarakat masih menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional, kemampuan sebagian rumah tangga untuk mempertahankan kondisi finansial justru menghadapi tantangan.
Sobar menyoroti kelompok kelas menengah sebagai salah satu kelompok yang cukup tertekan. Berbeda dengan masyarakat miskin yang menjadi sasaran berbagai program perlindungan sosial, kelas menengah tidak selalu masuk dalam penerima bantuan, sementara pengeluaran rumah tangga terus meningkat.
“Fenomena yang terjadi dan dirasakan masyarakat kita saat ini yang sedang terhimpit itu adalah kelas menengah. Sementara yang kelas miskin itu rentan,” katanya.
Tabungan Kelas Menengah Mulai Terkikis
Tekanan tersebut, lanjut Sobar, terlihat dari semakin terkikisnya tabungan masyarakat kelas menengah. Kenaikan harga pangan menjadi salah satu faktor yang membuat ruang finansial kelompok ini semakin terbatas.
“Kelas menengah itu terhimpit karena di antaranya tabungan mereka rata-rata terkikis. Karena kenaikan harga pangan itu banyak menimbulkan kelas menengah itu terhimpit,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan jarak antara performa ekonomi makro dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Karena itu, keberhasilan pertumbuhan ekonomi perlu diuji melalui indikator yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti daya beli, tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan kemampuan menciptakan pendapatan yang berkelanjutan.
Bansos Menopang Daya Beli, tetapi Bukan Solusi Jangka Panjang
Pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mulai dari bantuan sosial, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga subsidi energi. Menurut Sobar, berbagai kebijakan tersebut cukup membantu menopang daya beli dalam jangka pendek.
“Responsif kebijakan pemerintah untuk jangka pendek ini lumayan. Memberikan bantuan sosial, KIP, subsidi energi, itu sudah berjalan. Itu cukup untuk menopang daya beli perekonomian kita,” tuturnya.
Namun, perlindungan sosial tidak dapat menjadi satu-satunya strategi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi 5,29 persen perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu memperkuat daya beli dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan baru dapat disebut berkualitas apabila manfaatnya benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
Tantangan Indonesia, menurut Sobar, bukan lagi sekadar mempertahankan angka pertumbuhan, tetapi memastikan setiap pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kesenjangan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. (gla)
Sumber : humas umy
