JOGJAOKE.COM, ASHEVILLE, NORTH CAROLINA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Republik Indonesia Juda Agung mewakili Menteri Keuangan memimpin delegasi Kementerian Keuangan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di bawah Presidensi Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Forum membahas perkembangan perekonomian global serta berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara G20 dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan resilien.
Di bawah Presidensi AS, penguatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus utama G20 tahun ini. Upaya tersebut dilakukan melalui reformasi untuk mengurangi hambatan struktural, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong inovasi dan produktivitas.
Dalam pertemuan, anggota G20 menilai perekonomian global masih menunjukkan ketahanan di tengah berbagai guncangan. Namun, prospek pertumbuhan masih menghadapi sejumlah risiko, antara lain konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasok, tingginya tingkat utang, serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan.
Di sisi lain, investasi dan inovasi di bidang kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dinilai turut memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, manfaat perkembangan teknologi tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh negara.
Dalam pembahasan mengenai penguatan pertumbuhan ekonomi, Wamenkeu Juda Agung menekankan pentingnya penerapan reformasi yang pro-pertumbuhan (pro-growth reforms).
Indonesia mendorong tiga area utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” ujar Juda.
Juda juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melakukan penyederhanaan regulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Selain itu, Indonesia terus memperkuat sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Transformasi struktural juga terus didorong melalui hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola sekaligus melakukan penataan dan perampingan kelembagaan. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kinerja BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, pemanfaatan AI dan teknologi baru dinilai berpotensi menjadi akselerator pertumbuhan dan produktivitas. Untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, diperlukan dukungan berupa penguatan infrastruktur dasar, sumber daya manusia, serta ekosistem digital.
Pertemuan G20 FMCBG juga membahas penguatan peran sektor swasta dalam mendorong investasi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas.
Untuk pertama kalinya, G20 menghadirkan dialog secara langsung dengan pelaku usaha dari sektor kesehatan, manufaktur, dan jasa keuangan. Dialog tersebut memberikan perspektif dunia usaha terkait berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Forum tersebut juga memperkaya pembahasan mengenai tantangan dan peluang pemanfaatan AI serta teknologi baru.
Menurut Juda, keterlibatan sektor swasta menjadi penting agar agenda reformasi dan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan secara konkret melalui peningkatan investasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain pertumbuhan ekonomi, G20 membahas isu ketidakseimbangan ekonomi global (global imbalances) yang menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan global yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan tersebut, Wamenkeu menekankan pentingnya memperkuat peran lembaga-lembaga internasional dalam memantau perkembangan ketidakseimbangan global sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik dan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi eksternal setiap negara.
Juda menilai respons terhadap ketidakseimbangan global perlu mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi, kebijakan domestik, serta posisi masing-masing negara dalam perekonomian global.
Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar upaya menjaga stabilitas ekonomi global tetap sejalan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam agenda transformasi digital dan pemanfaatan teknologi di sektor keuangan, Presidensi G20 turut mengangkat pentingnya penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.
Isu tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya risiko penipuan (fraud), scam, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan yang semakin kompleks.
Digitalisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan kompleksitas dan skala risiko kejahatan keuangan.
Karena itu, penguatan perlindungan konsumen dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses digitalisasi sektor keuangan berlangsung secara aman dan inklusif.
Dalam forum G20, Juda menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan perlu berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan konsumen, termasuk dalam menghadapi praktik fraud dan scam yang semakin kompleks dan bersifat lintas batas.
Indonesia, lanjutnya, telah membangun koordinasi kelembagaan untuk meningkatkan literasi keuangan serta mengembangkan Anti-Scam Center guna memperkuat penanganan fraud dan scam di sektor keuangan.
Mengingat kejahatan keuangan semakin banyak melibatkan pelaku dan jaringan lintas negara, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, serta koordinasi lintas batas.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” terang Juda.
Indonesia juga terus mendukung penguatan sinergi antara agenda G20 dan upaya Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka memperkuat kerangka pencegahan dan penanganan fraud serta kejahatan keuangan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat turut menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan global.
Melalui partisipasi aktif dalam G20, Indonesia terus mendorong agenda ekonomi global yang berorientasi pada pertumbuhan, reformasi struktural, inovasi, stabilitas, dan inklusivitas. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan transformasi ekonomi dan teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Aga)
