Seminar dan workshop rumuskan langkah konkret untuk koperasi dan BUMDes
JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Upaya memperkuat tata kelola lembaga ekonomi desa kembali mengemuka melalui kolaborasi antara Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah DI Yogyakarta (IAI DIY) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sinergi ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kapasitas teknis Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes, tetapi juga pembangunan ekosistem kolaboratif yang mendorong penguatan ekonomi rakyat.
Gagasan tersebut diangkat dalam Seminar dan Workshop “Tata Kelola dan Sinkronisasi Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang berlangsung Sabtu (29/11) di Kampus Terpadu UMY. Forum ini mempertemukan akademisi, praktisi akuntansi, perangkat desa, serta para penggerak ekonomi lokal.
Dekan FEB UMY, Meika Kurnia Puji Rahayu, menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dan koperasi desa kini menjadi perhatian banyak kalangan, tidak hanya akuntan. Menurut Meika, kedua lembaga itu memegang peranan strategis dalam membuka lapangan kerja, memperluas partisipasi warga, serta memperkuat ekonomi desa.
“Potensi besar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tata kelolanya sehat, akuntabel, transparan, dan tersinkronisasi dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi ini tidak berhenti pada tataran seremonial. UMY dan IAI DIY, menurut Meika, telah menyiapkan berbagai program tindak lanjut, mulai dari pendampingan dan pelatihan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, hingga pengembangan model bisnis yang berkelanjutan.
Komitmen kerja sama tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Action antara kedua lembaga sebagai langkah awal membangun tata kelola profesional di tingkat desa.
Ketua IAI Wilayah DIY, Hardo Basuki, menyampaikan bahwa rangkaian seminar dan workshop ini dirancang untuk menghasilkan kerangka penguatan yang aplikatif. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai ruang bersama dalam merumuskan strategi konkret bagi penguatan sektor publik berbasis desa.
“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis serta model kolaborasi yang bisa digunakan perangkat pendamping, pelaku ekonomi desa, dan pemerintah desa,” ujarnya.
Hardo menambahkan bahwa kolaborasi akademik dan profesi akuntansi semacam ini penting untuk mendorong arah baru tata kelola ekonomi desa yang lebih transparan dan berkelanjutan, sekaligus menjawab kebutuhan penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput. (ihd)
