JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Tuwanggana sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi langkah strategis Pemkot untuk memperkuat tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, menegaskan bahwa Raperwal Tuwanggana merupakan bagian dari penguatan urusan pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan. Melalui peraturan ini, lembaga Tuwanggana akan difungsikan sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam menyerap aspirasi sekaligus menggerakkan partisipasi masyarakat.
“Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membentuk Tuwanggana sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan dalam menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi warga,” ujar Rihari di Balai Kota, Kamis (13/11/2025). Menurut dia, penyusunan Raperwal menjadi tindak lanjut langsung setelah Pergub DIY Nomor 12 Tahun 2025 disahkan.
Pergub tersebut menegaskan legitimasi Tuwanggana sebagai lembaga mitra pemerintah kelurahan, khususnya dalam pelaksanaan program keistimewaan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah dan warga dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.
Di sisi lain, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa Pemkot akan menggelar pertemuan besar bersama seluruh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada akhir November. Pertemuan ini menjadi tahap penting menjelang pengukuhan resmi Tuwanggana oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Hasto menilai keberadaan Tuwanggana memiliki peran sentral dalam menata ulang sistem pemerintahan kelurahan agar lebih adaptif. “Tuwanggana berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa lembaga ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan warga.
Tuwanggana hadir sebagai penyempurnaan dari LPMK, dengan mandat yang lebih luas. Jika LPMK selama ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, Tuwanggana membawa fungsi tambahan, mulai dari penyerapan aspirasi, pengawasan pembangunan, hingga penguatan koordinasi antara warga dan pemerintah kelurahan.
Melalui Tuwanggana, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat diharapkan kembali hidup. Mekanisme kebijakan pada tingkat kelurahan pun diyakini menjadi lebih efisien dan berbasis pada kondisi nyata kampung-kampung di Kota Yogyakarta.
Upaya penyusunan Perwal Tuwanggana menjadi penanda bahwa Pemkot Yogyakarta tengah mendorong transformasi kelembagaan yang lebih modern dan inklusif. Pemkot berharap kelurahan, sebagai lini pemerintahan terdepan, memiliki mitra yang kuat untuk menjembatani aspirasi warga dan mengawal jalannya pembangunan.
Dengan langkah ini, Pemkot Yogyakarta tidak semata menjalankan amanat Pergub DIY Nomor 12 Tahun 2025, tetapi juga membangun fondasi pemerintahan lokal yang lebih partisipatif. Tuwanggana diproyeksikan menjadi wajah baru kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan dari tingkat paling dekat: kelurahan. (ihd)
