JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Krisis ekologi yang terus berulang, ditambah meningkatnya biaya politik dalam setiap kontestasi elektoral, dinilai menjadi penanda bahwa praktik demokrasi Indonesia membutuhkan pembaruan arah.
Demokrasi, menurut sejumlah kalangan, tak lagi cukup berpusat pada kesejahteraan manusia semata, tetapi harus menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai pilar utama.
Pandangan itu disampaikan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, dalam Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (28/11/2025).
Ia menilai, rangkaian bencana ekologis dari Aceh hingga Sumatera Barat merupakan konsekuensi kebijakan pembangunan yang timpang antara dorongan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.
“Sulit menyebut demokrasi itu baik ketika masyarakatnya maju tetapi lingkungan rusak,” ujar Sultan. Ia menegaskan, demokrasi yang sehat menuntut keseimbangan antara kesejahteraan rakyat dan terjaganya alam.
Sultan menawarkan konsep Green Democracy sebagai paradigma korektif atas kecenderungan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang kerap mengorbankan ekologi demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Pilihan kebijakan semacam itu, menurut dia, hanya akan menghasilkan persoalan besar dalam 10–50 tahun mendatang, seperti krisis air, berkurangnya biodiversitas, hingga meningkatnya risiko bencana.
Di tingkat kelembagaan, DPD RI mulai mengarusutamakan prinsip keberlanjutan melalui gagasan Green Parliament. Salah satu langkah konkret ialah pengajuan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang untuk pertama kalinya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Regulasi itu diharapkan menjadi dasar bagi setiap kebijakan negara agar menyertakan perspektif ekologi.
Selain itu, DPD juga mengusulkan RUU Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan yang paling terdampak perubahan iklim.
Sultan menilai masyarakat adat serta penduduk pulau-pulau kecil membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjaga ruang hidup mereka.
Di hadapan civitas academica UMY, Sultan menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam melahirkan gagasan progresif dan mendorong reformasi demokrasi. Ia mengajak mahasiswa membangun karakter kepemimpinan yang berorientasi jangka panjang dan memiliki kepekaan ekologis.
“Kampus adalah tempat lahirnya peradaban. Generasi muda harus disiapkan menjadi negarawan yang berpikir jauh melampaui siklus politik lima tahunan,” ucapnya. (ihd)
