JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA – Keberhasilan kelompok Houthi merebut kota pelabuhan Mokha di pesisir barat Yaman kembali meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Laut Merah. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Bab el-Mandeb menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran perdagangan serta distribusi minyak dan barang melalui salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Gangguan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi biaya pengangkutan, premi asuransi pelayaran, dan harga minyak dunia. Dampaknya dapat menjalar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, yang masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan minyak nasional.
Guru Besar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., mengatakan konflik antara Houthi dan pemerintah Yaman telah berlangsung lama. Namun, penguasaan Mokha membuat perkembangan konflik kembali menjadi perhatian internasional.
“Laut Merah merupakan kawasan yang cukup rawan. Pertikaian antara pemerintah Yaman dan Houthi telah berlangsung lama. Penguasaan Pelabuhan Mokha meningkatkan perhatian dunia karena pelabuhan ini sangat penting dari sisi ekonomi maupun politik,” ujar Faris saat dihubungi pada Kamis (17/9).
Penguasaan Mokha Tingkatkan Ancaman terhadap Jalur Energi
Mokha berada di pesisir Laut Merah dan berjarak sekitar 70–80 kilometer dari Selat Bab el-Mandeb. Selat tersebut menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden serta menjadi bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, Eropa, dan kawasan Mediterania melalui Terusan Suez.
Koridor Bab el-Mandeb–Laut Merah–Terusan Suez dilalui sekitar 12 persen perdagangan global. Jalur tersebut juga memiliki peran penting dalam pengangkutan minyak mentah, produk minyak bumi, dan gas alam cair.
“Houthi menguasai pelabuhan yang berada dekat dengan jalur komersial minyak. Jaraknya sekitar 75–80 kilometer. Karena itu, mereka memiliki posisi yang semakin strategis terhadap jalur tersebut,” jelas Faris.
Meskipun kapal tanker tidak harus memasuki Pelabuhan Mokha, penguasaan wilayah pesisir di sekitar Bab el-Mandeb dapat meningkatkan kemampuan Houthi untuk mengawasi maupun mengganggu lalu lintas pelayaran.
Menurut Faris, perkembangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari persaingan geopolitik di kawasan. Houthi dikenal sebagai kelompok yang bersekutu dengan Iran, sedangkan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional memperoleh dukungan dari Arab Saudi.
“Houthi didukung Iran, sedangkan pemerintah Yaman didukung Arab Saudi. Penguasaan pelabuhan ini memberikan sinyal mengenai semakin besarnya pengaruh Iran di kawasan,” katanya.
Gangguan Pelayaran Dapat Mendorong Harga Minyak
Faris menjelaskan, gangguan terhadap jalur perdagangan minyak dapat memengaruhi pasar energi dunia meskipun pasokan belum terhenti sepenuhnya. Risiko keamanan dapat membuat perusahaan pelayaran mengalihkan rute, menambah waktu perjalanan, serta menanggung biaya bahan bakar dan asuransi yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pengangkutan minyak dan menambah tekanan terhadap harga energi global. Namun, besarnya perubahan harga tetap dipengaruhi berbagai faktor lain, termasuk kondisi pasokan dan permintaan, kebijakan negara-negara produsen, nilai tukar, serta perkembangan konflik di jalur energi lainnya.
“Jika jalur perdagangan minyak terganggu, pasokan dunia ikut terpengaruh. Indonesia membeli minyak dari pasar internasional. Jalur yang tersendat dapat memicu kenaikan harga minyak,” ujarnya.
Faris mengibaratkan gangguan distribusi tersebut seperti keterlambatan pengiriman barang antardaerah.
“Misalnya, kita membeli barang dari Jakarta untuk dikirim ke Yogyakarta. Jika ada gangguan di jalan, pasokan barang akan terlambat. Begitu pula dalam perdagangan dunia. Gangguan di wilayah yang dikuasai Houthi dapat menyendat pasokan dan mendorong kenaikan harga,” jelasnya.
Ekonomi Indonesia Berpotensi Ikut Tertekan
Kenaikan harga minyak dunia tidak selalu langsung diikuti perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Harga sejumlah jenis BBM di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan mekanisme penetapan harga yang berlaku.
Namun, kenaikan harga minyak tetap dapat meningkatkan biaya pengadaan dan impor energi serta menambah tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tekanan juga dapat merambat ke biaya logistik dan produksi. Distribusi bahan pangan serta barang kebutuhan sehari-hari masih bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak. Ketika biaya energi meningkat, ongkos pengangkutan dan harga barang di tingkat konsumen berpotensi ikut naik.
“Masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Mereka menggunakan bahan bakar untuk mobilitas sehari-hari. Kenaikan biaya energi pada akhirnya juga dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga,” ungkap Faris.
Sektor industri juga menghadapi risiko peningkatan biaya produksi. Selain digunakan dalam proses produksi tertentu, minyak berperan penting dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi.
“Komoditas harian ikut terdampak karena mobilitas barang membutuhkan bahan bakar. Ketika harga minyak naik, ongkos distribusi meningkat. Akibatnya, harga barang di tingkat konsumen juga berpotensi naik,” jelasnya.
Ketergantungan Impor Tingkatkan Kerentanan Energi
Faris menilai ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap konflik internasional. Konsumsi minyak nasional masih jauh lebih tinggi dibandingkan produksi minyak siap jual di dalam negeri.
Kesenjangan tersebut harus dipenuhi melalui impor minyak mentah dan produk bahan bakar. Karena itu, gangguan pasokan maupun kenaikan harga internasional dapat memengaruhi neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, beban anggaran negara, dan biaya kegiatan ekonomi.
“Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Sebagian kebutuhan minyak nasional masih berasal dari luar negeri sehingga setiap gejolak internasional perlu diantisipasi,” ujarnya.
Menurut Faris, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya itu dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri, diversifikasi negara dan jalur pemasok, penguatan cadangan energi, serta percepatan pemanfaatan sumber energi alternatif.
Diplomasi dan Diversifikasi Pasokan Perlu Diperkuat
Selain kebijakan energi dalam negeri, Faris mendorong Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional. Indonesia dinilai perlu berperan aktif dalam mendorong penyelesaian konflik dan menjaga keamanan jalur perdagangan internasional.
Pemerintah juga perlu memetakan sumber pasokan minyak alternatif dari negara maupun jalur yang relatif aman. Diversifikasi diperlukan agar kebutuhan energi nasional tidak terlalu bergantung pada satu kawasan atau rute perdagangan.
“Indonesia harus aktif di tingkat internasional melalui diplomasi perdamaian. Pemerintah juga perlu memaksimalkan sumber minyak dari negara dan jalur yang relatif aman agar langkah cepat dapat diambil ketika terjadi guncangan pasokan,” pungkas Faris. (GLA)
Sumber : humas umy
