Empat Konfederasi Buruh Tak Turun Aksi, Jaga Kondusivitas Pasca Kericuhan

Selasa, 2 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (Antara)

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (Antara)

JOGJAOKE.COM, Jakarta — Empat konfederasi serikat pekerja di Indonesia sepakat menunda aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Keputusan itu diambil menyusul kericuhan yang terjadi pada aksi massa pekan lalu, yang berujung pada pembakaran dan penjarahan.

Empat konfederasi tersebut adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pembaruan, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, seusai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025), menegaskan bahwa para pemimpin serikat telah memberi arahan kepada anggota untuk menahan diri. “Empat konfederasi buruh sepakat untuk tidak menurunkan massa dalam waktu dekat karena kami ingin menjaga kondusivitas, damai,” ujarnya.

Menurut Andi Gani, instruksi bersama itu telah dikeluarkan tiga hari lalu bersama Presiden KSPI Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban. Instruksi tersebut menegaskan buruh diminta bersiaga di tempat masing-masing, tetapi tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa. “Kami tidak akan tinggal diam apabila wilayah industri tempat buruh bekerja diganggu. Namun, demonstrasi damai tetap harus dijaga sebagai bagian dari ruang demokrasi,” kata Andi Gani.

Khusus bagi anggota KSPSI, ia menekankan pentingnya disiplin terhadap instruksi organisasi. “Saya imbau seluruh buruh dari KSPSI untuk menunggu instruksi, menghindari wilayah berbahaya, dan tetap taat pada komando,” lanjutnya.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, pihaknya belum berencana menggelar aksi dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa setiap aksi harus mengikuti prosedur hukum dan menjauhi kekerasan. “Kalau aksi dilakukan dengan cara anarkis, yang rugi kita semua,” kata Said Iqbal. (ihd)

Berita Terkait

Audiensi dengan OJK, Pemprov Banten Paparkan Capaian Ekonomi dan Program Prioritas
Wamendagri Bima Arya Arahan Presiden Bergerak Cepat dan Bergerak Bersama Terwujud di Aceh Tamiang
Wamendagri Ribka Haluk Luruskan Opini Publik soal Arahan Presiden Terkait Sawit di Papua
Menikmati Puisi Kritis ” TETAPLAH BODOH”, Karya Fathul Wahid
Siswa SMA Taruna Nusantara Asal Lampung Terima Arahan Gubernur di Kantor Gubernur
Gerakan Mas JOS Menguat, 37.000 Keluarga di Jogja Aktif Olah Sampah
RSCM Ditetapkan Jadi Rumah Sakit Penyangga Nasional Terapi Sel Punca
Sampah dan Parkir Liar Meningkat, Malioboro Full Pedestrian Hadapi Banyak PR

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 21:50 WIB

Audiensi dengan OJK, Pemprov Banten Paparkan Capaian Ekonomi dan Program Prioritas

Kamis, 8 Januari 2026 - 21:22 WIB

Wamendagri Bima Arya Arahan Presiden Bergerak Cepat dan Bergerak Bersama Terwujud di Aceh Tamiang

Senin, 5 Januari 2026 - 20:24 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Luruskan Opini Publik soal Arahan Presiden Terkait Sawit di Papua

Jumat, 2 Januari 2026 - 19:48 WIB

Menikmati Puisi Kritis ” TETAPLAH BODOH”, Karya Fathul Wahid

Jumat, 2 Januari 2026 - 15:36 WIB

Siswa SMA Taruna Nusantara Asal Lampung Terima Arahan Gubernur di Kantor Gubernur

Berita Terbaru

Jogja

‎SMP MBS Al Badar Hadir, Pesantren Tanpa Mondok

Jumat, 23 Jan 2026 - 08:57 WIB