JOGJAOKE.COM, Gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini dinilai tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan dalam menjalankan sejumlah program prioritas nasional. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Isnaini Mualidin, S.IP., M.P.A., menilai program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, tetapi menghadapi berbagai tantangan pada tahap implementasi.
Isnaini mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang secara konseptual berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. MBG ditujukan untuk memperbaiki kualitas gizi anak, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
“Secara ide dan konsep, program-program tersebut baik. Namun, persoalannya terletak pada tata kelola dan implementasinya. Di sinilah muncul berbagai ketidakpuasan yang kemudian memicu kritik dari masyarakat maupun mahasiswa,” ujarnya saat diwawancarai pada Senin (22/6/2026).
Menurut Isnaini, salah satu kritik utama terhadap Program MBG berkaitan dengan aspek pengelolaan anggaran. Ia menilai kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.
Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas gizi anak memang patut didukung. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan keseimbangan alokasi anggaran agar tidak mengurangi efektivitas program di sektor strategis lainnya. Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Tujuan efisiensi tentu baik, tetapi pelaksanaannya harus tepat. Jangan sampai upaya efisiensi justru menimbulkan persoalan baru di sektor lain,” jelasnya.
Selain aspek anggaran, Isnaini juga menyoroti persoalan kelembagaan dalam pelaksanaan Program MBG. Ia melihat adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga baru yang dibentuk pemerintah dengan institusi yang selama ini telah memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan maupun kesehatan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan pembagian peran yang jelas agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan kebingungan maupun inefisiensi di lapangan.
“Ketika banyak lembaga terlibat tanpa pembagian kewenangan yang jelas, implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Isnaini menilai kritik terhadap Program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih juga berkaitan dengan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, partisipasi publik merupakan prinsip penting yang harus dihadirkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Namun, menurutnya, pendekatan yang digunakan pemerintah masih cenderung bersifat top-down sehingga ruang partisipasi masyarakat menjadi terbatas.
“Pemerintah perlu memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses kebijakan, bukan sekadar objek penerima kebijakan,” katanya.
Terkait Koperasi Desa Merah Putih, Isnaini menilai program tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, pengembangannya seharusnya berangkat dari kebutuhan, karakteristik, dan potensi masing-masing desa, bukan melalui pendekatan yang seragam secara nasional.
Menanggapi maraknya demonstrasi mahasiswa, Isnaini menegaskan bahwa kritik publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya merespons kritik secara simbolis, tetapi perlu menghadirkan evaluasi kebijakan yang substantif.
Menurutnya, apabila kritik masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, kondisi tersebut dapat memunculkan dua konsekuensi. Pertama, meningkatnya gelombang protes secara terbuka. Kedua, munculnya sikap apatis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dalam jangka panjang berpotensi mengikis kepercayaan publik.
“Ketidakpuasan yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang lebih besar. Karena itu, kritik harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas kebijakan,” tuturnya.
Sebagai penutup, Isnaini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas yang saat ini menuai kritik publik.
Menurutnya, evaluasi tersebut perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa tujuan evaluasi bukan untuk menghentikan program, melainkan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar mampu mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Programnya baik secara konsep, tetapi tata kelolanya perlu dibenahi. Evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar tujuan besar yang ingin dicapai pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (LSI)
Sumber : Humas Umy
