JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Rangkaian banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir kembali menorehkan duka mendalam. Lebih dari 600 orang dilaporkan meninggal, ribuan warga mengungsi, dan infrastruktur di berbagai daerah mengalami kerusakan parah. Aktivitas sosial ekonomi pun lumpuh. Di balik curah hujan ekstrem, bencana hidrometeorologi ini disebut bukan sekadar fenomena alam semata.
Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jazaul Ikhsan, menilai banjir yang terjadi hampir bersamaan tersebut merupakan buah dari kombinasi cuaca ekstrem dan tata ruang yang tidak adaptif.
“Curah hujan tinggi memang menjadi pemicu awal, tetapi kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), sistem drainase yang tidak memadai, dan alih fungsi lahan memperparah dampaknya,” ujarnya dalam wawancara daring, Selasa (2/12).
Menurut Ikhsan, sejumlah indikator teknis menunjukkan bahwa infrastruktur pengendali banjir di banyak daerah tidak lagi relevan dengan kondisi iklim saat ini. Kapasitas sistem drainase jauh lebih kecil dari intensitas hujan aktual, sementara sedimentasi, penumpukan sampah, dan desain berbasis data historis membuat air mudah meluap ke permukiman.
Faktor lingkungan turut memperbesar risiko. Konversi hutan menjadi permukiman dan perkebunan mengikis area resapan air alami.
“Penebangan hutan mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Aliran permukaan meningkat cepat menuju hilir dan memicu banjir serta longsor,” katanya.
Jika pola ini tetap berulang setiap musim hujan, dampaknya diperkirakan semakin berat. Secara ekologis, banjir berulang dapat merusak ekosistem, menurunkan kualitas tanah, dan mencemari sungai akibat limpasan limbah. Dari sisi sosial, bencana berkepanjangan berpotensi memicu perpindahan penduduk, trauma psikologis, hingga ketegangan sosial. Kerugian ekonomi pun diyakini meningkat seiring mahalnya biaya pemulihan dan kerusakan infrastruktur.
“Ketika banjir menjadi siklus tahunan, pembangunan akan terhambat dan kemiskinan semakin mengakar,” ujar Ikhsan.
Ia menegaskan bahwa rangkaian banjir di Sumatera adalah sinyal keras perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan adaptasi desain infrastruktur agar selaras dengan iklim yang kian sulit diprediksi. (ihd)
