Publik Nilai Kepemimpinan Prabowo Lebih Transparan dan Informatif

Jumat, 29 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Keterbukaan informasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Kebijakan yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka kini mulai dijelaskan secara transparan kepada publik.

Salah satu contoh yang disorot adalah penggunaan APBN untuk program kurban. Menurut catatan publik, skema tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Namun baru di era Prabowo, informasi itu disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahui asal-usul dan mekanismenya.

Apalagi anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat, bukan digunakan untuk pribadi. sangatlah wajar bila anggaran digunakan.

Ketua Umum Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (GPN 08) H. Safrin mencermati terkait yang sedang viral, Ketum GPN 08 menilai hanya “Di kepemimpinan Presiden Prabowo, keterbukaan jadi hal yang ditekankan. Soal kurban pakai APBN misalnya, ternyata sudah ada sejak presiden sebelumnya, tapi baru sekarang dijelaskan secara jujur ke publik. Ini yang membuat rakyat jadi lebih melek,” ujar H Safrin saat dihubungi via telepon selular, Kamis (28/5/2026).

Keterbukaan semacam ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika data dan kebijakan disampaikan secara jelas, publik bisa ikut mengawasi dan menilai jalannya program negara.

“Alhamdulillah, kita bersyukur mendapatkan presiden yang terbuka kepada rakyatnya. Transparansi seperti ini membuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat jadi lebih sehat,” lanjutnya.

Langkah keterbukaan informasi publik memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan semakin banyaknya kebijakan yang dijelaskan secara terbuka, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Kini, publik menantikan agar prinsip transparansi tersebut terus diperkuat dan diterapkan di seluruh kementerian serta lembaga, agar setiap rupiah anggaran negara bisa dipertanggungjawabkan secara jelas kepada rakyat. (rel)

Berita Terkait

Ex Kabais: Pengisian Kekosongan Anggota Ombudsman Perlu Berdasarkan Kewenangan Presiden, Bukan Otomatis PAW Nomor Urut
Ketua Umum Pemuda Peduli Indonesia: Meski Berasal dari Besan KDM,Komjen Pol. Karyoto Dipandang sebagai Sosok Profesional yang Mengabdi untuk Negeri
Konsep Konsep Penting dan Mendasar dalam Penyusunan UULLAJ
IJP Dr Susilo Teguh R M. M.Si, Membuka Paneran Kartun Bertajuk Indonesia Ha Ha Hi Hi
Formas Gelar Rapat Persiapan Kegiatan Konsolidasi Nasional
Keamanan yang Memberi Rasa Aman
Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum
PN Jakarta Utara Gelar Sidang Perdana Praperadilan Kasus Gas Portable, LBH Peradi Profesional Ajukan Keberatan

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 13:25 WIB

Ex Kabais: Pengisian Kekosongan Anggota Ombudsman Perlu Berdasarkan Kewenangan Presiden, Bukan Otomatis PAW Nomor Urut

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:21 WIB

Ketua Umum Pemuda Peduli Indonesia: Meski Berasal dari Besan KDM,Komjen Pol. Karyoto Dipandang sebagai Sosok Profesional yang Mengabdi untuk Negeri

Selasa, 21 Juli 2026 - 20:51 WIB

Konsep Konsep Penting dan Mendasar dalam Penyusunan UULLAJ

Selasa, 21 Juli 2026 - 20:45 WIB

IJP Dr Susilo Teguh R M. M.Si, Membuka Paneran Kartun Bertajuk Indonesia Ha Ha Hi Hi

Selasa, 21 Juli 2026 - 18:00 WIB

Formas Gelar Rapat Persiapan Kegiatan Konsolidasi Nasional

Berita Terbaru