JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan tidak akan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meskipun porsi belanja pegawai saat ini telah melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta, Sarwanto, menyebutkan belanja pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta berada pada kisaran 36 hingga 37 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka ini melampaui ketentuan maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Namun demikian, Sarwanto memastikan kondisi tersebut tidak akan berdampak pada status kepegawaian PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. “Sampai saat ini tidak ada rencana merumahkan PPPK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen baru akan berlaku efektif pada 2027. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian secara bertahap.
Lebih jauh, Pemkot Yogyakarta berharap implementasi aturan tersebut tidak dilakukan secara kaku. Menurut Sarwanto, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga diperlukan ruang fleksibilitas dalam penerapannya.
Di sisi lain, upaya penataan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan. BKPSDM bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta tengah menyusun draf usulan kebutuhan ASN.
Dokumen tersebut dijadwalkan rampung dan dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) paling lambat 31 Maret, sebagai bagian dari proses nasional penataan kebutuhan ASN di seluruh daerah.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan kapasitas fiskal daerah, tanpa mengorbankan keberlanjutan tenaga kerja PPPK yang selama ini berperan penting dalam roda pemerintahan daerah. (aga/ihd)
