JOGJAOKE.COM, Manokwari – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membuka Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming. Rapat tersebut berlangsung di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pembangunan di Tanah Papua dilakukan secara lebih konkret, terukur, dan berkeadilan. Presiden menekankan bahwa Papua merupakan prioritas pembangunan nasional, termasuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam seluruh program pemerintah.
Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka menyampaikan bahwa Rapat Pleno ini adalah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai arahan Presiden dan Wapres.
Ribka mengapresiasi kehadiran Wapres Gibran di Tanah Papua dan menyebut kunjungan tersebut sebagai wujud nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu.
“Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Papua di mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu dan rombongan melakukan kunjungan kerja. Sebagaimana tugas dan fungsi BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang baru dibentuk dan dilantik oleh Bapak Presiden sebulan lalu, kini kita melaksanakan rapat pleno bersama sebagai langkah awal yang penting dalam menjalankan amanat besar ini,” ujar Ribka.
Ia menambahkan, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat adat Papua guna mendorong tata kelola pembangunan yang lebih efektif.
Ribka juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tanggung jawab besar memastikan kebijakan Otsus Papua dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming menekankan pentingnya akselerasi pembangunan di Tanah Papua yang harus dijalankan dengan kecepatan dan inovasi berlipat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat,” tegas Wapres.
Wapres menjelaskan bahwa hadirnya BP3OKP dan Komite Eksekutif diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor. “Ini nanti dua lembaga sifatnya saling melengkapi, saling sinergi, saling memperkuat, dan ini adalah bentuk komitmen dan concern yang sangat tinggi dari Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Rapat pleno ini ditutup dengan penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi di Tanah Papua. Masukan tersebut akan menjadi dasar penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otsus Papua ke depan.
Acara turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai; serta anggota Komite Eksekutif John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale.
Juga hadir anggota BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua, yakni Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanawo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Mayuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw (Papua Barat Daya).
Dari unsur sekretariat, hadir Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Izharul Haq dan Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Barat Moch. Abdul Kobir. Turut hadir pula Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar serta Staf Khusus Wapres Achmad Aditya dari unsur internal Sekretariat Wakil Presiden. (nr)
Sumber : Puspen Kemendagri
