Ribka Haluk: Konsistensi Perencanaan Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Kamis, 1 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Upaya ini dilakukan melalui pengendalian inflasi, penguatan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi pembicara kunci pada Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Ribka mengatakan, keberlanjutan pembangunan membutuhkan konsistensi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting,” kata Ribka.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, Kemendagri secara konsisten menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap minggu bersama Pemda dan kementerian/lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan gejolak inflasi tidak menghambat proses pembangunan.

“Tujuannya untuk bagaimana kita menjaga inflasi daerah, kenaikan harga barang dan semuanya supaya ada pengendalian [yang] baik, sehingga seluruh proses-proses pembangunan ini dapat dilaksanakan di daerah,” ujarnya.

Selain inflasi, Kemendagri terus mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Ribka menyampaikan, Mendagri telah membentuk tim untuk memantau pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan program dan intervensi pemerintah pusat dapat diimplementasikan di daerah.

“Jadi pertumbuhan ekonomi ini juga kami di Kementerian Dalam Negeri, Bapak Menteri Dalam Negeri sudah bentuk satu tim untuk terus mengikuti supaya semua program Asta Cita dari Bapak Presiden kita pada era transformasi ini terkait dengan masalah ekonomi dan semua program intervensi dari pemerintah pusat itu kemudian betul-betul diimplementasi di daerah,” jelasnya.

Menurut Ribka, penguatan ekonomi daerah juga perlu diarahkan untuk mendukung agenda strategis nasional, termasuk pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan hilirisasi sesuai potensi wilayah. Untuk itu, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar program nasional memberikan dampak nyata di daerah.

Di sisi lain, Kemendagri mendorong pembangunan berbasis data serta pengelolaan APBD yang berorientasi pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini mencakup upaya menekan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia.

Ribka menegaskan, perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan. Karena itu, konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan perlu dijaga agar seluruh program pembangunan bergerak dalam satu arah. “Dalam teorinya it’s okay, but dalam pelaksanaannya kadang-kadang jauh dari itu Bapak Menteri Bappenas. Ini yang mungkin perlu kita disiplinkan bersama,” ujar Ribka mengingatkan.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan
Petakan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satgas PRR Bersama Menko PMK Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Subulussalam
Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS
Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri
Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT
Perkuat Payung Hukum Tata Kelola Kependudukan, Mendagri Dukung Penuh Pembahasan RUU Adminduk
Transformasi Tata Kelola Bantuan Pemerintah, Mendagri Minta Daerah Aktif Dukung Digitalisasi Registrasi Perlindungan Sosial
Antisipasi Dinamika Ketenagakerjaan di Daerah, Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Secara Objektif

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:12 WIB

Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan

Selasa, 17 November 2026 - 17:02 WIB

Petakan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satgas PRR Bersama Menko PMK Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Subulussalam

Selasa, 17 November 2026 - 16:30 WIB

Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT

Berita Terbaru