Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polri, unsur TNI, dan Kejaksaan di daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan optimal dan menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Senin (16/11/2026).

Tomsi menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur TPID hingga pihak terkait dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta jajaran terkait hadir dalam rapat koordinasi serta memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah (Pemda) melalui langkah konkret di lapangan. “Ikut bersama-sama menemani pemerintah daerah tim TPID tergabung untuk bisa turun. Turun dan terus-terus turun,” tegasnya.

Ia juga meminta TPID menggelar pertemuan dengan BPS sebelum rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap Senin. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memahami perkembangan harga dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.

“Mohon dengan sangat sebelum hari Senin, apakah Kamis atau Jumat bisa mengundang BPS-nya kemudian paparan mencari solusinya,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi meminta dukungan jajaran Kejaksaan Agung agar turut memperkuat koordinasi TPID di daerah. Ia menilai keterlibatan unsur tersebut penting untuk mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Nomor satu, yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah harga pangan terjangkau,” ungkapnya.

Tomsi mengingatkan, keterjangkauan pangan menjadi perhatian bersama karena merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi membutuhkan dukungan berbagai unsur sesuai peran masing-masing.

Tomsi menambahkan, pengendalian inflasi merupakan perhatian pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa Presiden pernah memimpin rapat pengendalian inflasi di Kemendagri sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut.

“Pertama kali Bapak Presiden naik (dilantik sebagai Presiden), Bapak Presiden Prabowo naik dan mengunjungi kementerian/lembaga adalah [di Kantor Kemendagri] di ruangan ini di mana beliau memimpin rapat inflasi,” jelasnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT
Perkuat Payung Hukum Tata Kelola Kependudukan, Mendagri Dukung Penuh Pembahasan RUU Adminduk
Transformasi Tata Kelola Bantuan Pemerintah, Mendagri Minta Daerah Aktif Dukung Digitalisasi Registrasi Perlindungan Sosial
Antisipasi Dinamika Ketenagakerjaan di Daerah, Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Secara Objektif
Perkuat Mitigasi Pascabencana dan Peringatan BMKG, Kasatgas Tito Dorong Pemda se-Aceh Siaga Penuh Hadapi Cuaca Ekstrem
Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
Perkuat Link and Match dengan Dunia Industri, Kemnaker Resmi Umumkan Hasil Seleksi MagangHub Batch 3A Angkatan II
Putus Mata Rantai Kemiskinan Akibat Penyakit Menular, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Akselerasi Eliminasi Tuberkulosis

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Payung Hukum Tata Kelola Kependudukan, Mendagri Dukung Penuh Pembahasan RUU Adminduk

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Transformasi Tata Kelola Bantuan Pemerintah, Mendagri Minta Daerah Aktif Dukung Digitalisasi Registrasi Perlindungan Sosial

Minggu, 15 November 2026 - 17:44 WIB

Perkuat Mitigasi Pascabencana dan Peringatan BMKG, Kasatgas Tito Dorong Pemda se-Aceh Siaga Penuh Hadapi Cuaca Ekstrem

Berita Terbaru