Dorong Perluasan KDKMP, Pemkab Bandung Pastikan Pembelian LPG 3 Kg Gunakan NIK

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Kabupaten Bekasi– Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran. Langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung operasional Kios Desaku Kelompok Usaha Bersama (KDKMP) di Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada (16/11/2026).

Kegiatan peninjauan operasional KDKMP perdana di Kabupaten Bandung ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb didampingi jajaran perangkat daerah, camat setempat, serta pihak pengelola koperasi.

Dalam arahannya, Ali Syakieb menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak serta memantau progres operasional kios di lapangan.

“Ini titik pertama yang kita kunjungi di Kabupaten Bandung yang sudah operasional dan kita lihat gerainya juga sudah cukup banyak orang,” ujar Ali .

Menyoroti dinamika distribusi di lapangan, pihak pengelola dan narasumber menegaskan pentingnya kedisiplinan pencatatan data serta kesiapan infrastruktur kios dalam melayani warga.

“Outlet yang ada di KDKMP memang masih dibatasi dengan kuota 300 tabung per bulan. Ini untuk ngetes pasar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa penambahan kuota dan jumlah titik operasional akan terus berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur di setiap wilayah.

Terkait regulasi pembelian, Ali menekankan pula bahwa mekanisme penyaluran saat ini mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memastikan subsidi negara tepat sasaran.

“Subsidi ini bebannya cukup berat bagi negara sehingga kita ingin memastikan penyalurannya sesuai tepat sasaran. Jadi nanti yang beli harus pakai NIK. Ini mungkin nanti KDKMP akan kita training agar bagaimana hal itu bisa dilakukan,” lanjutnya.

Menanggapi isu harga dan pembatasan, Ali menegaskan bahwa ketentuan harga eceran saat ini masih berpedoman pada aturan yang berlaku secara merata.

“Kalau pembatasan harga KDKMP itu ditetapkan oleh pemerintah di 16.000 untuk semua warga tanpa memandang status desil. Ke depan kalau beban anggaran pemerintah cukup berat, kemungkinannya akan diatur melalui desil-desil,” jelasnya.

Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Ali berharap keberadaan KDKMP dapat terus tumbuh berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa.

“Kami berharap KDKMP bisa menyalurkan gas LPG bagi warga di desa atau kelurahan dengan tepat sasaran,” pungkasnya.(lsi)

Sumber : Diskominfo Bandung

Berita Terkait

KDS Ingatkan Kades dan BPD Pahami Aturan untuk Cegah Korupsi
KDS: Peran Ulama dan Masyarakat Penting dalam Menjaga Kondusivitas Daerah
KDS Instruksikan Pendataan dan Perbaikan Rumah Warga Terdampak Angin Kencang
KDS: Soliditas Kepala Desa Jadi Modal Penting Membangun Kabupaten Bandung
Pilkades Serentak Dilaksanakan Secara Digital, KDS : Lebih Cepat, Transparan dan Akuntabel
Proses Hukum Kasus PT BDS Berlanjut, Pemkab Bandung Hormati Hak Para Pihak
Pastikan Fasilitas dan Kesiapan Teknis, Pemkot Bekasi Matangkan Kontingen Menuju PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Perkuat Kinerja Birokrasi, KDS Dorong Pejabat Administrator Bergerak Cepat dan Akuntabel

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 20:08 WIB

Dorong Perluasan KDKMP, Pemkab Bandung Pastikan Pembelian LPG 3 Kg Gunakan NIK

Senin, 16 November 2026 - 13:16 WIB

KDS Ingatkan Kades dan BPD Pahami Aturan untuk Cegah Korupsi

Minggu, 15 November 2026 - 09:59 WIB

KDS: Peran Ulama dan Masyarakat Penting dalam Menjaga Kondusivitas Daerah

Minggu, 15 November 2026 - 09:50 WIB

KDS Instruksikan Pendataan dan Perbaikan Rumah Warga Terdampak Angin Kencang

Sabtu, 14 November 2026 - 09:57 WIB

KDS: Soliditas Kepala Desa Jadi Modal Penting Membangun Kabupaten Bandung

Berita Terbaru