JOGJAOKE.COM, Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Bandung Daya Sentosa (BDS).
Pemkab Bandung menegaskan belum akan mengambil kesimpulan lebih jauh karena putusan yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026) tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, mengatakan pemerintah daerah menghormati seluruh tahapan peradilan sebagai bagian dari upaya mencari keadilan atas perkara yang dinilai merugikan tersebut.
“Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan hari ini. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi,” ujar Erwin.
Menurutnya, proses hukum masih memberikan ruang bagi para pihak yang belum menerima putusan untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, Pemkab Bandung memilih menunggu hingga seluruh proses peradilan selesai dan menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya,” katanya.
Erwin menegaskan, sikap pemerintah daerah tidak hanya menghormati putusan pengadilan, tetapi juga menghormati hak setiap pihak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht,” tegasnya.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Direktur Utama PT BDS, YB, serta 18 tahun penjara kepada Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR), C.
Selain pidana penjara, keduanya juga dijatuhi denda masing-masing Rp1 miliar. Majelis hakim turut menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp203.595.871 kepada Yanuar Budinorman dan Rp128,32 miliar kepada Castam.
Meski telah menjatuhkan vonis, proses hukum perkara tersebut masih berlanjut karena para pihak belum menentukan sikap untuk menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan.
Pemkab Bandung menyatakan akan menghormati seluruh proses tersebut hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(lsi)
Sumber : Diskominfo Bandung
