Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral yang harus dipegang teguh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komitmen tersebut menjadi landasan bagi aparatur negara untuk menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Kemendagri Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Tomsi mengingatkan bahwa sumpah yang diucapkan membawa tanggung jawab besar dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Menurutnya, komitmen tersebut melekat sepanjang masa pengabdian dan kelak dipertanggungjawabkan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Ia menekankan sejumlah prinsip yang harus menjadi pedoman bagi PNS, salah satunya kesetiaan kepada Pancasila, negara, pemerintah, serta peraturan perundang-undangan. Sebagai aparatur negara, PNS memikul tanggung jawab khusus untuk menjaga loyalitas dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau kalian memang setia, tentunya apabila ada hal-hal yang berbeda pandangan, kalian salurkan sesuai dengan jalan yang semestinya, sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Tomsi juga mengingatkan pentingnya memahami setiap kebijakan pemerintah secara menyeluruh, termasuk latar belakang dan tujuan yang mendasarinya. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara yang profesional.

“Kadang-kadang kita segera merespons daripada suatu kebijakan, tetapi kita tidak memahami secara utuh kebijakan itu apa maksudnya. Ya, ini harus dipahami dengan baik,” terangnya.

Lebih lanjut, Tomsi mengingatkan bahwa setiap PNS memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan nama baik Kemendagri. Sebab, perilaku individu dapat berdampak luas terhadap citra institusi.

“Hanya beberapa orang, tapi menjadi ribuan orang bertanggung jawab dan nama institusi ini juga bertanggung jawab,” tambahnya.

Tomsi juga mendorong PNS untuk terus meningkatkan kualitas kerja dengan menjadikan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai pedoman utama. Pemahaman terhadap regulasi dinilai penting agar setiap persoalan dalam pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan percepatan pelayanan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Tomsi kembali mengingatkan seluruh PNS agar menjadikan sumpah yang telah diucapkan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Apa yang saya sampaikan adalah satu bentuk garis-garis yang umum harus kalian laksanakan. Kemudian ketika kalian mengingat sumpah tadi, ya tentunya itu melekat terus pada kalian di mana pun berada,” tandasnya.

Sebagai informasi, pengambilan sumpah/janji PNS di lingkungan Kemendagri Tahun 2026 diikuti oleh 320 peserta, baik secara langsung di Gedung SBP Kemendagri maupun secara daring dari berbagai wilayah. Peserta terdiri atas 263 PNS beragama Islam, 43 beragama Kristen, 6 beragama Katolik, dan 8 beragama Hindu.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri
Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT
Perkuat Payung Hukum Tata Kelola Kependudukan, Mendagri Dukung Penuh Pembahasan RUU Adminduk
Transformasi Tata Kelola Bantuan Pemerintah, Mendagri Minta Daerah Aktif Dukung Digitalisasi Registrasi Perlindungan Sosial
Antisipasi Dinamika Ketenagakerjaan di Daerah, Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Secara Objektif
Perkuat Mitigasi Pascabencana dan Peringatan BMKG, Kasatgas Tito Dorong Pemda se-Aceh Siaga Penuh Hadapi Cuaca Ekstrem
Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:30 WIB

Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT

Senin, 16 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Payung Hukum Tata Kelola Kependudukan, Mendagri Dukung Penuh Pembahasan RUU Adminduk

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Transformasi Tata Kelola Bantuan Pemerintah, Mendagri Minta Daerah Aktif Dukung Digitalisasi Registrasi Perlindungan Sosial

Berita Terbaru

Yogyakarta

Usai Demo Ricuh, Sultan Panggil 13 Kampus, Kirim Peringatan Tegas

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:36 WIB