Tinjau Banjir Bandang Solok, Bima Arya Dorong Perpanjangan Tanggap Darurat Didukung Sumber Daya

Jumat, 2 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Solok – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan kebutuhan penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), dapat difasilitasi melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini terutama untuk mendukung keberlanjutan tanggap darurat yang masih membutuhkan pekerjaan fisik, termasuk normalisasi, serta kecukupan alat berat dan personel.

“Kesiapsiagaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran ini sungguh luar biasa. Kami melihat langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan,” ujar Bima saat meninjau Posko Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Kabupaten Solok, Sumbar, Kamis (1/10/2026).

Bima mengatakan, peninjauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan terbaru kondisi di lapangan sekaligus memastikan kebutuhan pemerintah daerah (Pemda) yang perlu dipenuhi. Pemerintah Kabupaten Solok juga telah menyampaikan rencana melanjutkan tanggap darurat selama tujuh hari ke depan.

Bima mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Solok dalam menangani bencana. Menurutnya, keberlanjutan tanggap darurat perlu didukung sumber daya yang memadai agar pekerjaan pemulihan dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Karena sekilas kami lihat di lapangan memang masih memerlukan banyak sekali kerja-kerja fisik untuk normalisasi. Tentunya dalam fase berlanjutnya tanggap darurat ini kira-kira apakah alat berat cukup, apakah personel cukup. Sejauh mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya,” kata Bima.

Selain penanganan darurat, Bima meminta Pemerintah Kabupaten Solok memetakan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana di kemudian hari. Masukan para pakar, termasuk kemungkinan relokasi atau penataan kembali fasilitas pemerintahan yang terdampak, perlu dikaji untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Ia juga meminta Pemda memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah dampak bencana terhadap sejumlah kantor pemerintahan. Kondisi dokumen dan arsip penting juga perlu menjadi perhatian agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bima menyoroti realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang perlu dimaksimalkan agar memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Solok. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengidentifikasi kendala serta memperkuat koordinasi agar realisasi anggaran tersebut dapat berjalan optimal.

“Kira-kira ada kendala apa saja yang bisa kita atasi, kita koordinasikan dan apakah sudah ada prediksi, persentase yang masih memungkinkan. Karena seperti Pak Bupati sampaikan, TKD kan diperjuangkan bersama-sama tentu ada harapan ini memberikan dampak bagi warga di Kabupaten Solok,” tandas Bima.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok yang disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu, sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, empat kepala keluarga (KK) masih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan berat.

Sebelumnya, sebanyak 570 jiwa terdampak banjir bandang di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, terpaksa mengungsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 jiwa menempati empat lokasi pengungsian terpusat, sedangkan 508 jiwa lainnya mengungsi secara mandiri di area Griya Arosuka dan perkantoran Arosuka.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan
Petakan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satgas PRR Bersama Menko PMK Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Subulussalam
Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS
Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri
Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT
Perkuat Payung Hukum Tata Kelola Kependudukan, Mendagri Dukung Penuh Pembahasan RUU Adminduk
Transformasi Tata Kelola Bantuan Pemerintah, Mendagri Minta Daerah Aktif Dukung Digitalisasi Registrasi Perlindungan Sosial
Antisipasi Dinamika Ketenagakerjaan di Daerah, Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Secara Objektif

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:12 WIB

Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan

Selasa, 17 November 2026 - 17:02 WIB

Petakan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satgas PRR Bersama Menko PMK Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Subulussalam

Selasa, 17 November 2026 - 16:30 WIB

Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT

Berita Terbaru