Wamendagri Bima Arya Soroti Kelemahan Aglomerasi, Dorong Pendekatan Sektoral Lebih Efektif

Rabu, 29 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Tangerang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kawasan perkotaan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, konsep aglomerasi bukan hal baru. Namun, implementasinya kerap terhambat karena terlalu berfokus pada aspek kelembagaan, sehingga persoalan lintas wilayah seperti banjir, kemacetan, dan sampah tidak tertangani secara optimal.

“Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri,” ujar Bima.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat mandat untuk memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan berjalan efektif. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Bima menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari kelembagaan ke sektoral agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan konkret di lapangan. “Fokus pada isu dan sektoral langsung,” tegasnya.

Ia mencontohkan penanganan sampah dan transportasi sebagai isu utama dalam kawasan aglomerasi yang membutuhkan pendekatan sektoral. Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) disebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah pusat yang berfokus pada penyelesaian masalah secara konkret.

Selain itu, integrasi transportasi lintas daerah juga dinilai dapat berjalan lebih efektif jika didukung kejelasan otoritas, skema pembiayaan, serta koordinasi antarwilayah dalam kerangka aglomerasi.

Bima menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat serta komitmen pemerintah daerah, konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral memiliki prospek kuat sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan kawasan perkotaan.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

‎Viral Aksi Gerombolan Debt Collector Bantul, Polisi Dalami Pengerusakan Rumah Warga
Kodim Wonosobo Resmikan Jembatan Garuda, Buka Akses Majukan Desa Terpencil
‎Pemda Pastikan JLFR Tetap Meluncur, Pesepeda Bebas Melintas Malioboro
‎Bedah Film UWM Bongkar Tantangan Implementasi UU Pekerja Rumah Tangga
Ruwatan Ageng Bantul Doakan Keselamatan Bangsa dan Keseimbangan Alam
Takmir NHK Borong Sawi, Petani dan Jamaah Bahagia
‎Polda DIY dan Jogja Menyapa Bergerak Bantu Warga
Ahli Waris Klaim Tanah Masuk SHGB UMK, Minta Kejelasan Bukti

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 16:35 WIB

‎Viral Aksi Gerombolan Debt Collector Bantul, Polisi Dalami Pengerusakan Rumah Warga

Kamis, 23 Juli 2026 - 15:07 WIB

Kodim Wonosobo Resmikan Jembatan Garuda, Buka Akses Majukan Desa Terpencil

Rabu, 22 Juli 2026 - 15:48 WIB

‎Pemda Pastikan JLFR Tetap Meluncur, Pesepeda Bebas Melintas Malioboro

Rabu, 22 Juli 2026 - 13:45 WIB

‎Bedah Film UWM Bongkar Tantangan Implementasi UU Pekerja Rumah Tangga

Rabu, 22 Juli 2026 - 09:39 WIB

Ruwatan Ageng Bantul Doakan Keselamatan Bangsa dan Keseimbangan Alam

Berita Terbaru