JOGJAOKE.COM, Tabanan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan mengendalikan inflasi akan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang telah berlangsung sejak Oktober 2022. Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth,” ujarnya saat memberi sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
Menurut Bima, meskipun tujuan pengendalian inflasi sama di seluruh Indonesia, tantangan yang dihadapi setiap daerah tidaklah seragam. Khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karakteristik geografis kepulauan menjadikan konektivitas antarpulau dan biaya logistik sebagai faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Selain itu, tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan pada hari-hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca turut memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut.
“Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang,” katanya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real time. Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.
“Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, serta kepala daerah se-Provinsi Bali.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
