JOGJAOKE.COM, Bekasi – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berencana mulai berkantor di lingkungan Rukun Warga (RW) pada Januari 2027. Melalui agenda tersebut, Tri ingin melihat langsung persoalan di tingkat lingkungan sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat sebagai dasar penanganan dan pemerataan pembangunan di Kota Bekasi.
Rencana itu disampaikan Tri saat menghadiri Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia di RW 24, Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu.
Menurut Tri, pembangunan kota harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Persoalan yang dihadapi setiap RW bisa berbeda, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata.
“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai pemerintah membuat program, tetapi ternyata tidak menjawab persoalan yang dihadapi warga,” ujar Tri.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat program Lingkar Keren atau Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren, yang mengalokasikan dana Rp100 juta per RW.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat lingkungan. Pemanfaatannya mencakup kebutuhan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh warga.
“Melalui Lingkar Keren, kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Setiap RW memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda. Karena itu, anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan warga,” katanya.
Tri menilai, pengurus RW memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi lingkungan sehari-hari. Peran tersebut perlu diperkuat agar usulan pembangunan tidak berhenti sebagai daftar kebutuhan, tetapi dapat disusun berdasarkan persoalan yang paling mendesak.
“Ketua RW harus tahu apa yang sedang dihadapi warganya. Apakah jalan lingkungannya perlu diperbaiki, apakah saluran airnya bermasalah, atau apakah masyarakatnya membutuhkan ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan pemberdayaan. Kita ingin kebutuhan itu dibicarakan dan dicarikan solusinya bersama,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah menyiapkan program dan dukungan, sementara semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam menjaga hasil pembangunan serta mengembangkan potensi warga.
Dalam forum tersebut, Tri turut mengaitkan nilai-nilai kebangsaan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, semangat persatuan dan gotong royong dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan, kerja bakti, serta keterlibatan warga dalam menyelesaikan persoalan bersama.
“Gotong royong harus kita hidupkan dalam tindakan nyata. Ketika warga ikut menjaga lingkungan, terlibat dalam pembangunan, dan peduli terhadap persoalan tetangganya, di situlah nilai kebangsaan hadir dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Melalui rencana berkantor di RW dan pelaksanaan Lingkar Keren, Pemerintah Kota Bekasi ingin memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi warga menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan lingkungan.
“Prinsipnya sederhana, kita datang, kita dengarkan, kita lihat persoalannya, lalu kita cari jalan keluarnya. Pembangunan harus dirasakan masyarakat sampai ke lingkungan tempat mereka tinggal,” pungkas Tri.(lsi)
Sumber : Diskominfostandi
