Wakil Gubernur Lampung Hadiri Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025

Kamis, 9 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 (Binwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (9/10/2025).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh inspektorat pemerintah daerah untuk aktif mengawasi sejak tahap perencanaan bukan hanya pada saat program sudah berjalan.

“Pada waktu perencanaan utamanya, peran inspektorat jangan diam saja, jangan sudah direncanakan oleh masing-masing dan kemudian setelah itu dieksekusi, baru diperiksa salahnya apa,” ujarnya.
Tito meminta para inspektur daerah juga memberikan masukan soal soal program yang sedang direncanakan oleh masing-masing pemerintah daerahnya.

Ia menyebut konsep pengawasan yang ideal terdiri dari tiga tahapan yaitu foresight, insight, dan oversight.

“Foresight artinya memprediksi sejak awal apakah programnya bagus atau tidak. Insight dilakukan saat program berjalan, memberi bimbingan dan pendampingan. Baru oversight, yaitu evaluasi ketika sudah selesai,” jelasnya.

Tito berpendapat pengawasan internal yang kuat akan mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.

Ia juga mengingatkan kepada para inspektorat agar tidak menjadikan jumlah temuan pelanggaran atau kesalahan sebagai parameter keberhasilan dalam menjalankan pengawasan.

Menurutnya, semakin sedikit temuan pelanggaran artinya fungsi pengawasan dan pencegahan dari inspektorat berjalan dengan optimal.

“Karena prinsip dasar untuk suatu pengawasan, itulah menjaga agar tidak jadi pelanggaran. Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan, makin baik, bukan. Makin sedikit kesalahan, karena tidak jadi kesalahan, karena pengawasan yang baik,” tegasnya.

Tito juga meminta agar Inspektorat di daerah memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sebagai koordinator pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menegaskan komunitas pengawas internal harus solid dan satu visi.

Tito berharap dengan optimalnya tugas tugas para inspektur dalam pengawasan dan pencegahan, roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan maksimal.

Ia juga berharap rapat koordinasi tersebut bisa menyamakan visi jajaran Inspektorat daerah dengan inspektur daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri.(nr)

Sumber : Adpim

Berita Terkait

Mahasiswa Riau Ajak Publik Tidak Terprovokasi dan Menjaga Kondusivitas Riau
Aksi Damai Ultras Garuda: Kritik untuk PSSI dan Harapan bagi Kemajuan Sepak Bola Nasional
Tantangan Kompleks Pengawasan Publik, Ponto Dorong Sosok Berintegritas Pimpin Ombudsman
Penambahan 18 Kantor Imigrasi Disebut Tingkatkan Pemerataan Pelayanan di Daerah
Imigrasi Jakarta Pusat Tegaskan Komitmen Layanan Publik Melalui Program Desa Binaan
Ditjen Bina Adwil Kemendagri Fasilitasi Daerah Tangani Sengketa dan Konflik Pertanahan
Wali Nanggroe Aceh Nobatkan Mendagri Tito atas Kontribusinya dalam Menegakkan Hukum dan Perdamaian di Aceh
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Analisis Kenaikan Harga Beras dan Komoditas Lain Secara Konkret

Berita Terkait

Sabtu, 15 November 2025 - 21:53 WIB

Mahasiswa Riau Ajak Publik Tidak Terprovokasi dan Menjaga Kondusivitas Riau

Sabtu, 15 November 2025 - 10:08 WIB

Aksi Damai Ultras Garuda: Kritik untuk PSSI dan Harapan bagi Kemajuan Sepak Bola Nasional

Jumat, 14 November 2025 - 22:03 WIB

Tantangan Kompleks Pengawasan Publik, Ponto Dorong Sosok Berintegritas Pimpin Ombudsman

Jumat, 14 November 2025 - 08:21 WIB

Penambahan 18 Kantor Imigrasi Disebut Tingkatkan Pemerataan Pelayanan di Daerah

Kamis, 13 November 2025 - 21:44 WIB

Imigrasi Jakarta Pusat Tegaskan Komitmen Layanan Publik Melalui Program Desa Binaan

Berita Terbaru