JOGJAOKE.COM, SLEMAN – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bakal menjadi pusat berkumpulnya ratusan aktivis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh intelektual dari berbagai daerah di Indonesia, Sabtu (30/5/2026).
Mereka akan mengikuti forum bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik yang disebut sebagai ruang konsolidasi nasional menghadapi berbagai krisis demokrasi dan sosial di Tanah Air.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, mulai dari Sudirman Said, Yanuar Nugroho, Alissa Wahid, Andi Widjajanto, Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, hingga Chandra Hamzah.
Wakil Rektor UGM Arie Sujito dijadwalkan membuka konferensi, sementara Prof. Komaruddin Hidayat akan menyampaikan pidato utama terkait relasi civil society dan kekuasaan di tengah situasi bangsa saat ini.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menyebut forum ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kembali peran masyarakat sipil dalam perjalanan bangsa.
“Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik,” kata Sudirman, Jumat (29/5/2026).
Sementara itu, Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menilai tantangan masyarakat sipil kini semakin kompleks karena berhadapan dengan oligarki yang bekerja melalui hukum, regulasi, dan penguasaan narasi publik.
“Republik ini tak kurang warga yang peduli. Tapi ia butuh penghubung yang menyatukannya,” ujar Yanuar.
Menurutnya, konferensi tersebut diharapkan menjadi ruang mempertemukan berbagai gerakan agar dapat bergerak lebih terorganisir.
Selain membahas krisis demokrasi dan ketimpangan ekonomi, konferensi juga akan menggelar tujuh panel paralel mengenai supremasi hukum, demokrasi ekonomi, partisipasi publik, hingga krisis ekologi.
Panitia menegaskan hasil konferensi nantinya tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi diarahkan untuk melahirkan rumusan bersama dan langkah konkret memperkuat civil society sebagai pilar Republik Indonesia.(ady)
