JOGJAOKE.COM, Jakarta — Kementerian Transmigrasi memastikan akan segera menindaklanjuti hasil laporan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia yang melakukan kajian dan pengabdian masyarakat di Kawasan Transmigrasi Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Laporan tersebut memotret berbagai persoalan nyata yang dihadapi warga transmigran, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, ketidakpastian status lahan usaha, hingga tantangan peningkatan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada satu komoditas utama.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa kehadiran Tim Ekspedisi Patriot tidak boleh berhenti pada pengumpulan data, tetapi harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Laporan ini tidak boleh hanya berhenti pada catatan masalah. Kami mendorong agar hasil kajian bisa mengarah pada pemetaan potensi yang jelas dan layak dikembangkan, termasuk peluang yang bisa menarik investor dan membuka lapangan kerja,” tegas Menteri Iftitah saat menerima audiensi Tim Ekspedisi Patriot di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jumat (12/12).
Berdasarkan laporan TEP UI, sebagian besar transmigran di Sei Menggaris masih bergantung pada komoditas kelapa sawit dengan berbagai kendala, seperti penggunaan bibit yang belum unggul, serangan hama, ketergantungan pada tengkulak, serta terbatasnya akses jalan usaha tani. Selain itu, ketidakjelasan status Lahan Usaha (LU) dan tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi menyebabkan warga ragu mengelola lahan secara optimal.
Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI, Dewi Susiloningtyas, menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya berbasis kajian akademik, tetapi juga praktik langsung bersama masyarakat.
“Kami melakukan pemetaan tebu berbasis GIS, pemanfaatan limbah cangkang sawit untuk penetral air, serta mendorong penggunaan limbah sawit sebagai pakan ternak. Seluruh proses pengabdian masyarakat ini juga kami dokumentasikan agar bisa menjadi referensi pengembangan ke depan,” jelas Dewi.
Dalam kesempatan yang sama, warga transmigran menyampaikan harapan besar terkait kepastian status lahan. Iwan, warga transmigran Satuan Permukiman (SP-5) Sebakis yang telah menetap sejak 2013, menekankan pentingnya kejelasan hak atas lahan usaha.
“Kami berharap kepastian hak sebagai transmigran dan kejelasan lahan usaha bisa segera direalisasikan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Iftitah menegaskan pentingnya penataan tata kelola transmigrasi yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan melalui kejelasan hak dan kewajiban seluruh pihak.
“Ke depan, transmigrasi harus memiliki pakta integritas yang jelas mengenai hak dan kewajiban. Dengan begitu, semua pihak memahami perannya sejak awal dan tidak ada lagi ketidakpastian,” tegasnya.
Kementerian Transmigrasi menilai laporan Tim Ekspedisi Patriot sebagai pijakan strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berorientasi pada kesejahteraan warga, berbasis potensi lokal, dan didukung penerapan ilmu pengetahuan yang aplikatif.
“Kami akan terus melanjutkan program ini dengan fokus utama menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menyiapkan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang kerja yang tersedia,” pungkas Menteri Iftitah. (*)
Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
📍 Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750
📞 (021) 7994372
📧 humas@transmigrasi.go.id
🌐 www.transmigrasi.go.id
