JOGJAOKE.COM, Palembang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menegaskan pentingnya peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Tim Itjen Kemendagri dalam agenda Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan entry meeting tersebut menjadi awal dari rangkaian pengawasan reguler yang akan dilaksanakan Tim Itjen Kemendagri selama delapan hari di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekda Sumsel Edward Candra menyambut baik kedatangan Tim Itjen Kemendagri. Ia mengimbau seluruh kepala OPD agar bersikap kooperatif dan responsif selama proses pengawasan berlangsung.
“Selamat datang di Sumatera Selatan. Saya berharap rekan-rekan OPD mendengarkan dengan saksama seluruh arahan dan teknis yang disampaikan oleh tim. Kepada seluruh OPD, wajib proaktif memberikan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran pengawasan ini,” tegas Edward Candra.
Sementara itu, Pengendali Mutu Itjen Kemendagri RI, Bachtiar Sinaga, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Sumsel dalam menerima kunjungan kerja tim pengawas.
Bachtiar menjelaskan, sebelum pelaksanaan entry meeting, pihak Itjen Kemendagri telah menerjunkan tim untuk melakukan survei pendahuluan pada 5–7 Agustus 2026.
“Terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang telah menerima kedatangan kami. Pengawasan yang akan berlangsung selama delapan hari ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa program yang diselenggarakan Pemda telah berjalan secara efektif dan efisien. Dukungan data dari daerah sangat kami harapkan,” ujar Bachtiar.
Pengawasan yang dilakukan Itjen Kemendagri mencakup sejumlah aspek penting, antara lain pengawasan umum terhadap pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga kerja sama daerah.
Selain itu, tim pengawas juga melakukan pengawasan pada aspek teknis untuk menguji kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.
Pengawasan juga mencakup pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, proses pengawasan diharapkan dapat berjalan secara optimal sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan. (GLA)
Sumber : adpim sumsel
