JOGJAOKE.COM, JOGJA – Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta melontarkan kritik keras terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat.
Mereka menyoroti kenaikan harga BBM Pertamax yang disebut berdampak luas terhadap daya beli rakyat di tengah beban biaya hidup yang terus meningkat.
“Rakyat pekerja, pedagang kecil, pelaku UMKM, petani, nelayan hingga kaum muda menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” tegas Aktivis Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto.
Menurut Fokki, dalam perspektif Marhaenisme, setiap kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat.
Ia menilai kenaikan harga Pertamax memang tidak secara langsung menyasar kelompok miskin, namun justru menggerus kekuatan kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama pergerakan ekonomi rakyat.
“Ketika kelas menengah melemah, konsumsi menurun, usaha rakyat kehilangan pembeli, dan pada akhirnya rakyat kecil kembali menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga menyoroti situasi yang dianggap ironis ketika masyarakat diminta memahami kondisi fiskal negara dan berhemat, namun di saat bersamaan muncul berbagai dugaan penyimpangan anggaran pada program-program yang menyentuh kepentingan rakyat.
“Dugaan korupsi anggaran Makan Bergizi Gratis bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga pengkhianatan moral terhadap anak-anak bangsa yang menjadi harapan masa depan Indonesia,” katanya.
Tak hanya itu, Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta menilai masih banyak pengeluaran birokrasi yang belum mencerminkan semangat penghematan.
Fokki menyebut perjalanan dinas, kunjungan kerja, rapat seremonial hingga berbagai fasilitas pejabat masih terus berjalan ketika rakyat harus menghitung setiap rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Uang rakyat terus mengalir membiayai aktivitas birokrasi, sementara biaya hidup masyarakat semakin mahal dari hari ke hari,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Fokki mengingatkan kembali ajaran Bung Karno tentang politik yang harus menjadi alat pembebasan rakyat dari berbagai bentuk ketidakadilan.
Menurutnya, Marhaenisme lahir untuk melawan kondisi ketika kekayaan negara hanya dinikmati segelintir elite, sementara rakyat yang bekerja keras justru menghadapi kesulitan hidup.
“Politik kerakyatan harus hadir membela rakyat, bukan melayani kenyamanan kekuasaan,” tegasnya.
Karena itu, Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan setiap dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis maupun program kerakyatan lainnya.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” kata Fokki.
Selain itu, mereka mendorong pemangkasan drastis belanja perjalanan dinas, kunjungan kerja, rapat-rapat seremonial, dan pengeluaran birokrasi yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta menegaskan APBN dan APBD harus kembali pada tujuan konstitusional, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Jika rakyat diminta berhemat, elite negara harus lebih dahulu memberi teladan. Jika rakyat diminta berkorban, penguasa harus menjadi pihak pertama yang berkorban. Itulah hakikat politik kerakyatan yang diajarkan Bung Karno,” pungkas Fokki.(WAW)
