JOGJAOKE.COM, Jogja – Stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat kembali ditegaskan sebagai fondasi utama ketahanan pangan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Staf Ahli Pemerintah Daerah se-DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Selasa (10/2).
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., menilai ketahanan pangan tidak cukup dimaknai sebatas ketersediaan pasokan di pasar.
“Ketersediaan pangan hanyalah salah satu aspek. Tanpa daya beli, potensi pemenuhan kebutuhan pangan tidak akan pernah terealisasi secara nyata,” ujar Prof. Edy.
Ia menambahkan, stabilitas ekonomi menjadi prasyarat agar masyarakat mampu mengakses pangan bergizi, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, ketahanan pangan sejatinya bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk membeli, bukan sekadar tersedianya barang.
Meski pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 tercatat impresif sebesar 5,49 persen—melampaui rata-rata nasional 5,11 persen—Prof. Edy mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius. “Data menunjukkan hingga September 2025, penduduk miskin DIY mencapai 422,79 ribu orang atau 10,08 persen. Angka ini berdampak langsung pada rendahnya akses masyarakat terhadap pangan berkualitas,” ungkapnya.
Ia menyoroti kantong-kantong kemiskinan yang masih terkonsentrasi di wilayah Gedangsari, Tepus, serta perbukitan Menoreh Kulon Progo. Selain persoalan konsumsi, ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah dan impor turut menjadi sorotan.
“DIY masih defisit untuk sejumlah komoditas strategis, mulai beras, hortikultura, hingga bahan baku gudeg seperti nangka,” jelas Prof. Edy.
Secara nasional, nilai impor pangan 2025 diperkirakan menembus US$ 10 miliar. Kondisi ini diperparah oleh alih fungsi lahan pertanian dan menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Sebagai jalan keluar, Prof. Edy mengapresiasi program Lumbung Mataram yang dikembangkan Pemda DIY dengan pendekatan management by culture.
“DIY punya modal sosial luar biasa berupa gotong royong dan solidaritas sosial. Secara kultural, ini terbukti mampu mencegah kelaparan ekstrem,” katanya.
Ia menegaskan, penguatan ketahanan pangan harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas, pengendalian inflasi agar daya beli tidak tergerus, serta intervensi fiskal melalui optimalisasi APBD. “Jika kebijakan ekonomi stabil berpadu dengan nilai lokal, DIY sangat mungkin mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri di masa depan,” pungkasnya.(waw)
