JOGJAOKE.COM, Yogyakarta – Target pemerintah untuk menjaring 150 ribu siswa miskin ke Sekolah Rakyat pada 2027 dinilai belum menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FPH UMY), Lanoke Intan Paradita, Ph.D., menilai kebijakan perluasan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada capaian angka, melainkan harus dibarengi dengan ketepatan strategi perbaikan kualitas pembelajaran dan pemerataan infrastruktur.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengoperasikan 165 bangunan Sekolah Rakyat yang menampung sekitar 43.000 siswa. Meskipun program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, target kuota siswa dinilai belum cukup untuk mengatasi kesenjangan akibat perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas ekonomi masyarakat.
Menurut Lanoke, persoalan utama pendidikan nasional tidak semata-mata terletak pada jumlah fasilitas atau siswa yang berhasil dijangkau. “Kalau target angkanya, menurut saya masuk akal. Tetapi, seperti diskusi yang bergulir sekarang terkait Sekolah Rakyat, isunya bukan pada berapa jumlah sekolah yang ditargetkan, melainkan urgensi dan ketepatan strategi perbaikan kualitas pendidikan serta pengentasan kemiskinan,” ujarnya, Kamis (13/8).
Rencana ekspansi jumlah Sekolah Rakyat tersebut secara teknis dijelaskan oleh Presiden Prabowo, yang menargetkan pembangunan 100 sekolah baru setiap tahun secara bertahap. Pola skema ini diarahkan untuk mendirikan hingga 500 Sekolah Rakyat yang menyasar wilayah kantong-kantong ekonomi terlemah, sekaligus memperluas jangkauan akses bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) FPH UMY ini kembali menekankan bahwa pemerataan akses harus mempertimbangkan kondisi anak-anak di daerah terbelakang, terdepan, dan terluar (3T). Di wilayah tersebut, perjalanan menuju sekolah sering kali membutuhkan waktu berjam-jam dengan medan ekstrem, seperti menyeberangi sungai. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar.
“Penambahan sekolah dan kuota siswa hanya menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas akses. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan transportasi, serta akses anak terhadap sumber belajar yang berkualitas seperti buku dan perpustakaan. Pembangunan sekolah harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas,” tegas Lanoke.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya pemetaan kebutuhan berbasis karakteristik wilayah. Kebijakan yang disaratkan secara seragam tanpa memahami dinamika lokal berisiko tidak tepat sasaran, mengingat tantangan di daerah perkotaan sangat berbeda dengan daerah terpencil.
Lanoke juga mengingatkan agar indikator keberhasilan tidak diukur sebatas data kuantitatif partisipasi siswa. Evaluasi berbasis angka dinilainya tidak mampu memotret mutu proses pembelajaran maupun tantangan nyata yang dihadapi peserta didik di lapangan.
“Sesuatu yang hanya dinilai dengan angka akan menjadikan angka sebagai satu-satunya capaian. Padahal, angka tidak selalu mencerminkan kualitas, proses, maupun keberhasilan pendidikan secara utuh,” ungkapnya.
Guna memastikan program berdampak optimal, pemerintah didesak untuk menyelaraskan perluasan Sekolah Rakyat dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pemenuhan fasilitas sekolah, serta penyusunan kurikulum yang relevan dengan potensi lokal. Pemantauan berkala secara objektif juga dinilai krusial agar pelaksanaan kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. (gla)
Sumber : Humas UMY
