JOGJAOKE.COM, Jogja – Pertamina menyiapkan strategi baru transisi energi dengan melibatkan masyarakat mengembangkan potensi energi lokal untuk mendorong pemerataan akses dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Strategi tersebut mengemuka dalam Workshop Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan yang diselenggarakan ISEI Cabang Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero), Wenny Ipmawan, memaparkan masyarakat kini didorong menjadi bagian penting pengembangan ekosistem energi nasional.
Menurut Wenny, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi konsumen, tetapi turut terlibat menyediakan, menyalurkan, hingga memanfaatkan berbagai sumber energi lokal.
Sumber energi tersebut meliputi biofuel, biogas, dan gasifikasi biomassa yang dikembangkan berdampingan dengan pemanfaatan gas bumi serta infrastrukturnya.
”Pengembangan usaha energi Pertamina Group mengikuti kebijakan energi nasional untuk peningkatan produksi dan pemerataan akses energi bersih,” ujar Wenny.
Ia menegaskan, strategi tersebut sekaligus diarahkan membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan sumber energi lokal sesuai potensi daerah.
Perpaduan pasokan, infrastruktur, teknologi, serta energi fosil dan terbarukan diharapkan menciptakan ekosistem transisi energi yang berkeadilan.
Namun, pemerataan energi masih menghadapi persoalan serius, terutama disparitas harga gas yang membebani dapur MBG dan pelaku UMKM.
Di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, konsumen CNG rata-rata membayar Rp14.000 per meter kubik atau setara USD 21,6 per MMBtu.
Sementara itu, konsumen besar menikmati harga gas sekitar USD 6–12 per MMBtu, sehingga muncul kesenjangan biaya energi antar pengguna.
Pengamat transisi energi Antonius Aris Sudjatmiko menilai disparitas tersebut menghambat pertumbuhan permintaan sekaligus memperlambat pembangunan infrastruktur gas daerah.
”Disparitas harga inilah yang membuat pasokan dan infrastruktur gas di Jateng dan DIY jalan di tempat,” ungkap Aris.
Ia menjelaskan, harga tinggi membuat permintaan rendah, sedangkan minimnya permintaan menyebabkan investor enggan membangun jaringan pipa maupun menambah pasokan.
Menurut Aris, persoalan tersebut harus diputus melalui agregasi harga, sehingga biaya distribusi energi tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen kecil.
Ekonom Universitas Duta Bangsa, Prof. Agus Trihatmoko, juga menilai keterjangkauan gas menjadi faktor penting menentukan daya saing daerah.
Ia mengingatkan, keterbatasan pasokan dan infrastruktur menghambat produktivitas UMKM, industri rakyat, investasi, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Akademisi ESG Universitas Prasetiya Mulya, Puspo Kuntjoro, turut menyoroti ketimpangan akses energi bersih yang masih terjadi antardaerah.
”Bila di Jateng dan DIY saja terjadi ketimpangan seperti ini, apalagi di wilayah lain di luar Pulau Jawa,” tutur Puspo.
Forum tersebut menawarkan agregasi tarif gas dan pendekatan satu program lima manfaat untuk menciptakan nilai ekonomi dari potensi energi lokal.
Forum tersebut menawarkan agregasi tarif gas dan pendekatan satu program lima manfaat untuk menciptakan nilai ekonomi dari potensi energi lokal.
Aris menilai program dapur MBG, konversi LPG UMKM, serta kebutuhan rumah tangga dapat menjadi permintaan energi yang terjamin bagi investor.
”Kalau permintaan ini dihimpun dan harganya diagregasi, investor punya alasan kuat untuk membangun pipa dan menambah pasokan,” kata Aris.
Sementara itu, Puspo menegaskan pemerataan pasokan, pembangunan infrastruktur, dan keterjangkauan harga harus berjalan bersama agar pasar gas daerah berkembang.
Peluang penguatan pasokan juga terbuka melalui interkoneksi LNG dengan pipa transmisi Kalija I, termasuk optimalisasi Lapangan Gas Kepodang.
Mohammad Bilal Nuraziz dari KIORCC menilai fasilitas lepas pantai tersebut berpotensi menjadi penghubung pasokan LNG untuk memperkuat kebutuhan Jawa Tengah dan DIY.
Data Dinas ESDM Jawa Tengah mencatat pemanfaatan gas pada 2024 mencapai 64,2 BBTUD, dengan 77 persen terserap pembangkit listrik.
Di DIY, konsumsi LPG meningkat dari 153.520 MT pada 2022 menjadi 165.808 MT pada 2025, sementara potensi biogas belum optimal dimanfaatkan.
Workshop menghadirkan Keraton Yogyakarta, BPH Migas, Pertamina, dinas energi Jawa Tengah dan DIY, akademisi, serta praktisi untuk merumuskan solusi transisi energi berkeadilan.(waw)






