JOGJAOKE.COM, Jogja – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) III pada Sabtu (16/5/2026) di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY.
Forum tertinggi organisasi perempuan lintas partai politik itu disebut menjadi momentum strategis memperkuat posisi perempuan dalam ruang politik dan pembangunan daerah yang inklusif.
Sekretaris DPD KPPI DIY, Novia Rukmi, menegaskan Musda III bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan ruang konsolidasi besar gerakan perempuan politik di Yogyakarta.
“Musda menjadi ruang konsolidasi gerakan perempuan lintas partai politik agar tetap solid dalam mengawal isu kesetaraan dan keadilan gender di DIY,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Mengusung tema “Transformasi Politik DIY yang Inklusif: Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Adil dan Setara Gender”, Musda III digelar di tengah masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY dibanding rata-rata nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025 untuk capaian IDG 2024, angka IDG DIY tercatat 74,65, sementara rata-rata nasional mencapai 77,62. Kondisi itu dinilai menjadi alarm penting bahwa perjuangan perempuan di ruang politik masih membutuhkan penguatan serius.
Novia mengatakan agenda utama Musda meliputi laporan pertanggungjawaban Ketua DPD KPPI DIY periode 2021–2026 sekaligus pemilihan ketua baru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi.
“KPPI ingin memastikan regenerasi kepemimpinan berjalan sehat dan progresif agar perjuangan perempuan tetap relevan menghadapi tantangan zaman,” katanya.
Salah satu bakal calon Ketua DPD KPPI DIY, Yuni Satia Rahayu, juga telah menyerahkan dokumen pencalonannya.
Kegiatan pembukaan Musda akan menghadirkan sekitar 25 organisasi perempuan tingkat DIY yang selama ini aktif mengawal isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan, hingga pemberdayaan kelompok rentan.
Sementara peserta Musda terdiri atas pengurus KPPI dari lima kabupaten/kota di DIY, jajaran Dewan Pengurus Pusat KPPI, serta pengurus daerah DIY dengan total sekitar 90 peserta.
“Sinergi organisasi perempuan sangat penting untuk membangun perspektif bersama bahwa isu perempuan adalah isu bersama, bukan isu sektoral,” ujar Novia.
KPPI DIY juga menegaskan komitmennya memperkuat literasi politik masyarakat terkait pentingnya kepemimpinan perempuan serta mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Organisasi itu menilai partai politik perlu membuka lebih banyak ruang strategis bagi kader perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami berharap Musda ini menjadi energi baru bagi gerakan perempuan di DIY untuk terus memperjuangkan pembangunan yang adil, inklusif, dan setara gender,” tutup Novia. (waw)
