JOGJAOKE.COM, JOGJA – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Peduli Demokrasi (Kompas Demokrasi) menggelar aksi di Bundaran UGM, Yogyakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam aksi yang diikuti sekitar 50 peserta itu, mereka melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilai masih mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan meski tidak lagi memiliki mandat resmi.
Aksi berlangsung damai namun menyita perhatian pengguna jalan. Selain berorasi, massa juga menampilkan tarian budaya sebagai simbol bahwa demokrasi di Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai budaya, etika, dan tata krama.
Pesan yang dibawa cukup tegas, yakni demokrasi tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan adab dan legitimasi organisasi.
Koordinator aksi, Noel Gaston, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap aturan dan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya mengandalkan keberanian bersuara di ruang publik.
“Jogja adalah kota budaya. Budaya tidak hanya soal seni dan tradisi, tetapi juga soal adab dalam bersikap. Dalam dunia politik maupun organisasi, setiap orang harus menghormati mekanisme dan mandat yang berlaku,” ujar Noel di hadapan peserta aksi.
Ia kemudian menyoroti fenomena individu yang masih memperkenalkan diri sebagai bagian dari organisasi mahasiswa tertentu meski masa jabatannya telah berakhir.
Noel menilai praktik semacam itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus mencederai etika berorganisasi.
“Kalau sudah bukan lagi bagian dari BEM atau tidak lagi memegang jabatan yang sah, maka jangan mengaku atau memperkenalkan diri di mana-mana sebagai bagian dari BEM. Itu persoalan adab dan penghormatan terhadap organisasi,” tegasnya.
“Identitas kelembagaan bukan atribut yang bisa digunakan sesuka hati untuk kepentingan pribadi.”
Menurut Noel, penggunaan identitas organisasi harus selalu didasarkan pada legitimasi yang jelas dan mandat yang sah.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dari pihak yang benar-benar memiliki kewenangan mewakili lembaga.
“Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas kejujuran dan etika. Jangan sampai masyarakat menerima informasi dari pihak yang sebenarnya sudah tidak memiliki kewenangan mewakili organisasi,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan poster berisi seruan menjaga marwah organisasi mahasiswa dan menghormati mekanisme kelembagaan.
Salah satu poster bertuliskan, “Mandat organisasi harus dihormati. Identitas kelembagaan bukan untuk dipakai sesuka hati.”
Usai membacakan pernyataan sikap dan menampilkan pertunjukan budaya, massa membubarkan diri dengan tertib.
Mereka berharap demokrasi kampus maupun kehidupan politik secara umum tetap menjunjung tinggi adab, kejujuran, serta penghormatan terhadap aturan yang berlaku.
