Lembaga Wali Nanggroe Aceh Anugerahkan Gelar Adat kepada Mendagri Tito Karnavian dalam Upacara Penuh Khidmat

Rabu, 12 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Aceh Besar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Prosesi penganugerahan gelar tersebut berlangsung khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (12/11/2025).

Pemberian gelar kehormatan itu ditandai dengan penyematan lencana dan selempang oleh Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar. Setelah itu, Mendagri juga menjalani prosesi peusijuk yang dipandu langsung oleh Wali Nanggroe.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan terima kasih atas penganugerahan gelar tersebut, baik secara pribadi, keluarga, maupun atas nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, penghargaan ini sangat istimewa lantaran diberikan oleh Lembaga Wali Nanggroe yang secara sosial, sosiologis, dan yuridis memiliki legitimasi kuat.

“Jadi ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial mendapatkan legitimasi. Dan saya mendapatkan penghargaan dari lembaga ini, tentu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, pihaknya tidak mengira bakal memperoleh penghargaan tersebut. Terlebih, beberapa waktu lalu Wali Nanggroe beserta rombongan melakukan audiensi dengan Mendagri di Kantor Kemendagri. Saat itu, keduanya membahas situasi terkini di Aceh, meliputi perkembangan pembangunan, politik, keamanan, dan berbagai aspek lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan niat untuk memberikan gelar adat kepada Mendagri.

Merespons hal itu, Mendagri mengaku kaget atas niat baik tersebut. Wali Nanggroe kemudian menjelaskan bahwa Mendagri dinilai telah memberikan banyak kontribusi terhadap Aceh sejak menjabat sebagai Kapolri, dan hal itu berlanjut saat ia menjadi Mendagri.

“Beliau (Wali Nanggroe) menjelaskan, ‘Pak Tito selama Kapolri banyak memberikan perhatian kepada Aceh sehingga tercapai tetap terjaga stabilitas, keamanan, dan kemudian pada saat menjadi Menteri Dalam Negeri dilanjutkan dengan tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga situasi menjadi tetap stabil hingga saat ini’,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Upaya perdamaian atas konflik yang sempat terjadi di Aceh dinilai telah menjadi percontohan dunia. Ia berharap langkah-langkah yang telah dibangun dengan baik tersebut dapat terus dijaga.

Sebagai informasi, gelar kehormatan Petua Panglima Hukom Nanggroe diberikan kepada Mendagri Tito atas pengabdian dan dedikasinya sebagai Kapolri dan Mendagri. Ia dinilai menunjukkan perhatian, kebijakan, dan komitmen tinggi terhadap keamanan, hukum, serta pemerintahan di Aceh. Selain itu, Mendagri Tito dianggap telah menjalankan pendekatan keilmuan, kebijaksanaan, serta menjaga keseimbangan antara syariat, adat, dan hukum negara. Ia juga dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas serta marwah Aceh sebagai daerah berkeistimewaan dan bersyariat Islam.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Satgas PRR Percepat Pembersihan Lumpur untuk Pemulihan Aktivitas Masyarakat
Pembangunan Huntara Capai 71 Persen, Jumlah Pengungsi di Tiga Provinsi Sumatera Terus Berkurang
Mendagri Tito: Belanja APBD Harus Dipercepat untuk Menggerakkan Perekonomian dan Sektor Swasta
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Inflasi dan Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah
Ketum SMSI Angkat Isu Verifikasi Media dan UKW dalam Rapimnas di Jakarta
Mendagri Tekankan Kesiapsiagaan Pemda Hadapi Arus Mudik dan Inflasi Lebaran
Mendagri Tekankan Pentingnya UMKM untuk Stabilitas Ekonomi
Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Fokus Tangani Mudik, Keamanan, dan Inflasi Saat Lebaran

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 19:23 WIB

Satgas PRR Percepat Pembersihan Lumpur untuk Pemulihan Aktivitas Masyarakat

Senin, 9 Maret 2026 - 17:14 WIB

Pembangunan Huntara Capai 71 Persen, Jumlah Pengungsi di Tiga Provinsi Sumatera Terus Berkurang

Senin, 9 Maret 2026 - 17:07 WIB

Mendagri Tito: Belanja APBD Harus Dipercepat untuk Menggerakkan Perekonomian dan Sektor Swasta

Senin, 9 Maret 2026 - 16:52 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Inflasi dan Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah

Senin, 9 Maret 2026 - 14:01 WIB

Ketum SMSI Angkat Isu Verifikasi Media dan UKW dalam Rapimnas di Jakarta

Berita Terbaru