JOGJAOKE.COM, Sleman – Ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual dari berbagai daerah di Indonesia bakal berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026), dalam forum bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik. Forum ini disebut sebagai konsolidasi nasional civil society untuk memperkuat kembali arah perjuangan demokrasi dan masa depan Republik Indonesia.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan forum tersebut bukan sekadar diskusi biasa, melainkan bagian dari “panggilan sejarah” yang harus dijawab masyarakat sipil.
“Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik,” ujar Sudirman dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Sudirman mengatakan sejarah bangsa Indonesia selalu bergerak melalui peran kelompok masyarakat sipil yang tercerahkan.
Menurutnya, kaum intelektual dan aktivis sejak era Politik Etis telah menjadi “suluh perubahan” yang menggerakkan rakyat menuju kemerdekaan hingga reformasi.
“Kontribusi mereka bukan saja sebagai agen pencerah, tapi juga pewakafan diri dan keteladanan laku konkret. Berkat gerakan masyarakat sipil itulah bangsa ini terus naik kelas,” katanya.
Ia lalu menyinggung perjalanan tonggak sejarah bangsa yang disebutnya bergerak dalam “siklus 20 tahunan”. “Sebermula adalah tonggak ‘Berbangsa’ (1908), diikuti ‘Bersatu’ (1928), lalu ‘Merdeka’ (1945), ‘Membangun’ (1966), hingga tiba saatnya ‘Berdemokrasi’ (1998).
Setelah ‘Berdemokrasi’, sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?” ucap Sudirman mempertanyakan kondisi bangsa saat ini.
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menilai tantangan masyarakat sipil saat ini jauh lebih rumit dibanding era Reformasi 1998. Ia menyebut oligarki kini bekerja melalui regulasi, hukum, hingga penguasaan narasi publik.
“Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi — jauh lebih licin,” kata Yanuar.
Ia menambahkan, masyarakat sipil membutuhkan “infrastruktur penghubung” agar berbagai kelompok bisa saling mengenal dan bergerak bersama.
Konferensi sehari penuh tersebut akan dibuka Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dan menghadirkan keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat.
Forum kemudian dilanjutkan dengan pembahasan empat isu besar, mulai dari krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi, pelemahan institusi strategis, hingga fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Tujuh panel paralel juga disiapkan untuk membahas isu partisipasi publik, supremasi hukum, anti-korupsi, demokrasi ekonomi, hingga krisis ekologi.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara, di antaranya Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Alissa Wahid, Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Chandra Hamzah, hingga Gita Wirjawan.
Para penyelenggara menegaskan Konferensi Republik bukan agenda seremonial semata, melainkan langkah awal membangun kekuatan masyarakat sipil yang lebih terorganisir.
“Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi tapi tak banyak yang terkonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi,” tegas panitia.(waw)
