Kementerian Dalam Negeri Perkuat Instrumen Perencanaan Daerah untuk Dukung Investasi Hijau

Rabu, 25 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa sinkronisasi antara komitmen global, nasional, dan lokal dalam mengatasi krisis iklim menjadi hal yang krusial. Fenomena “Global Boiling” menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelaraskan target nasional menuju emisi gas rumah kaca nol bersih (Net Zero Emission).

“Tantangan kita itu sebetulnya apa yang ditulis di report ini, yaitu menyambungkan antara komitmen global, nasional, dan lokal. That is our major challenge. Global, nasional, dan lokal,” kata Bima dalam acara Diseminasi Penelitian di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Bima mengungkapkan, tantangan lain yang dihadapi adalah dinamika politik di daerah. Para pemimpin daerah kerap dihadapkan pada dilema antara mengejar popularitas serta pertumbuhan ekonomi dengan pemenuhan target lingkungan yang bersifat teknis dan berjangka panjang.

Ia juga menyoroti hambatan riil di lapangan, seperti sulitnya peralihan transportasi publik ke kendaraan listrik (EV). Selain itu, terdapat pula ketergantungan ekonomi pada sektor industri yang masih menghasilkan emisi tinggi di berbagai wilayah.

Guna mengatasi hal tersebut, Bima menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan aktif memastikan instrumen penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah tetap akuntabel serta selaras dengan kebijakan nasional.

“Porsi kami itu lebih kepada memastikan bahwa perencanaan penganggaran di daerah itu senapas dengan global commitment dan national commitment. Jadi dari perencanaan itu, ada juklak, ada juknisnya. Kita keluarkan Permendagri misalnya Nomor 15 Tahun 2024 untuk menjadi dasar bagi kepala daerah untuk mendorong inisiatif-inisiatif investasi hijau,” ujarnya.

Bima menekankan, komitmen penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya menjadi formalitas atau seremonial semata. Ia mendorong penerapan konsep co-creation yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, untuk merumuskan strategi serta memperkuat pengawasan anggaran.

Bima berharap inovasi berbasis ekologi yang telah dilakukan sejumlah daerah dapat menjadi pemantik bagi daerah lain. Hal ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak pemimpin lokal yang inspiratif demi mencapai target nasional Net Zero Emission pada tahun 2060.(Ls)

Sumber : Puspen Kemendagri

@gerbangpatriot

Berita Terkait

Asia Grassroots Forum 2026 Tegaskan Peran UMKM dan Komunitas dalam Perekonomian Indonesia
Garuda di Dadaku Jadi Bukti Kebangkitan IP Lokal dan Animasi Indonesia
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Optimalisasi Sumber Daya Maritim untuk Kemajuan Maluku
Mendagri Tito Karnavian Pastikan Seleksi Pemda Berprestasi Berjalan Profesional dan Akuntabel
Penghargaan Pemda Berprestasi Jadi Pemacu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Daerah
Marak Serangan Siber, Menekraf Hadirkan Aplikasi Keamanan Siber Karya Anak Bangsa
ArtMoments Jakarta 2026 Jadi Momentum Penguatan Ekosistem Seni Rupa Nasional
Menteri Transmigrasi Promosikan Sentra Kelapa Halmahera Utara kepada Dubes Tiongkok

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:43 WIB

Asia Grassroots Forum 2026 Tegaskan Peran UMKM dan Komunitas dalam Perekonomian Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:24 WIB

Garuda di Dadaku Jadi Bukti Kebangkitan IP Lokal dan Animasi Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:35 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Optimalisasi Sumber Daya Maritim untuk Kemajuan Maluku

Jumat, 5 Juni 2026 - 09:38 WIB

Mendagri Tito Karnavian Pastikan Seleksi Pemda Berprestasi Berjalan Profesional dan Akuntabel

Jumat, 5 Juni 2026 - 09:33 WIB

Penghargaan Pemda Berprestasi Jadi Pemacu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Daerah

Berita Terbaru

Praktisi Hukum Pipit Suwito, S.H., M.H. (Foto: Dok. Pribadi)

Info

Membaca Korupsi dari Perspektif Kekuasaan

Jumat, 5 Jun 2026 - 16:51 WIB