Gerakan Pangan Murah Jadi Wujud Komitmen Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Selasa, 26 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar masalah pangan menjadi atensi pemerintah.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa program yang paling utamanya adalah swasembada pangan.

“Bahkan beliau (Presiden) menerjemahkan negara kita, negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ujar Mendagri saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8/2025).

Mendagri menambahkan, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan terlihat dari meningkatnya produksi beras nasional pada 2024–2025 yang membuat stok di Bulog mencapai lebih dari 4 juta ton. Namun demikian, Mendagri mengingatkan agar persoalan stabilitas harga tetap menjadi fokus, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga inflasi agar tetap terkendali pada kisaran angka 1,5 hingga 3,5 persen. Menurutnya, angka tersebut menjadi titik seimbang yang menguntungkan baik konsumen maupun produsen. “Angka ini adalah angka yang menyenangkan konsumen dan menyenangkan produsen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyoroti dinamika harga beberapa komoditas yang perlu diintervensi, seperti cabai rawit, bawang merah, dan beras. Pemerintah, katanya, telah menugaskan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras dari stok Bulog hingga Desember 2025.

Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam memantau harga pangan. Ia menyarankan adanya koordinasi intensif melalui forum seperti grup WhatsApp yang diikuti kepala dinas terkait, untuk melaporkan perkembangan harga bahan pokok secara berkala. Kemudian perlu juga menggelar rapat rutin untuk membahas solusi atas berbagai persoalan pangan yang dihadapi.

“Tapi kalau daerah itu enggak akan terkendali kalau seandainya autopilot. Enggak ada upaya apa-apa. Enggak ada upaya membaca, punya data, dan enggak ada upaya melakukan intervensi. Ya itu autopilot,” tegasnya.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Wujudkan Akses Jaminan Sosial Merata di Daerah
Kementan Catat Peningkatan Produksi Beras dan Jagung, Indonesia Tak Lagi Impor Beras Tahun Ini
Kemendagri Gelar Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan K/L dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025
Pemda Diminta Tindaklanjuti Perkada Soal Pembebasan BPHTB untuk Rumah Rakyat
Rakor KLHK: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Penanganan Sampah Nasional
Rakor Sinkronisasi Program 2025 Bahas Peran Daerah dalam Hilirisasi dan Ekonomi Biru
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kemendagri Tekankan Pentingnya Tindakan Nyata dan Kejujuran
Bappenas Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Potensi Daerah dalam Mendorong Ekonomi Regional

Berita Terkait

Rabu, 29 Oktober 2025 - 15:34 WIB

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Wujudkan Akses Jaminan Sosial Merata di Daerah

Rabu, 29 Oktober 2025 - 15:18 WIB

Kementan Catat Peningkatan Produksi Beras dan Jagung, Indonesia Tak Lagi Impor Beras Tahun Ini

Rabu, 29 Oktober 2025 - 13:56 WIB

Kemendagri Gelar Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan K/L dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:29 WIB

Pemda Diminta Tindaklanjuti Perkada Soal Pembebasan BPHTB untuk Rumah Rakyat

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:09 WIB

Rakor KLHK: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Penanganan Sampah Nasional

Berita Terbaru